News

Kejati DKI Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi PT Jaktour

Dua pegawai di Pemprov DKI ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan berasal dari pembayaran jasa perhotelan instansi pemerintah.


Kejati DKI Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi PT Jaktour
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan dua pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tersangka kasus korupsi penyalahgunaan keuangan yang berasal dari pembayaran jasa perhotelan instansi pemerintah pada Grand Cempaka Resort & Convention.

Kedua tersangka itu berinisial RI dan SY. Keduanya merupakan pegawai PT Jakarta Tourisindo (Jaktour). RI menjabat sebagai General Manager di perusahaan tersebut dan SY adalah Chief Accounting.

Walau berstatus tersangka, keduanya tak ditahan karena dinilai beritikad baik selama penyidikan berlangsung.

"Keduanya (menjadi tersangka) berdasarkan hasil pengembangan pelaku sebelumnya berinisial IS pada Januari 2021 lalu. Dari penyelidikan itu, ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru, yaitu RI dan SY," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Syam menjelaskan, para tersangka ini melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan itu sejak sejak 2014 hingga Juni 20215 lalu. Akibat perbuatannya itu, komplotan ini bikin rugi negara hingga Rp5.194.790.618.

"Kerugian keuangan negara sebesar Rp5.194.790.618," tutur Syam.

Dengan ditetapkannya kedua pegawai menjadi tersangka kasus korupsi ini, maka sepanjang 2021 ini sudah ada tiga pejabat Pemprov DKI yang terjerat kasus korupsi setelah sebelumnya mantan Dirut PD Sarana Jaya Yorry C Pinontoan diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi lahan rumah DP Nol Rupiah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Kerugian negara dari kasus ini ditaksir mencapai Rp152,5 miliar. Lembaga antirasuah menduga uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli tanah dan kendaraan mewah. 

Dalam kasus tanah Munjul ini, Gubernur Anies Baswedan rencananya ikut dipanggil untuk memberi keterangan dalam waktu dekat ini. Langkah pemanggilan itu kepentingan penyidikan, melengkapi alat bukti, atau memberi keterangan sebagai saksi berkaitan tersangka sebelumnya.

"Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (26/7/2021). []