News

Kejati DKI Bantu Pelindo Pulihkan Aset Senilai Rp376 Miliar

Kejati) DKI Jakarta melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan MoU dengan PT Pelindo Regional 2 dan PT Pelindo Solusi Logistik.


Kejati DKI Bantu Pelindo Pulihkan Aset Senilai Rp376 Miliar
Konferensi pers MoU Kejati DKI Jakarta dengan PT Pelindo II Tanjung Priok di Gedung Kejari Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021).  (Dok. Istimewa)

AKURAT.CO Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan PT Pelindo Regional 2 dan PT Pelindo Solusi Logistik.

Perjanjian kerja sama ini guna memulihkan keuangan negara sebesar Rp376 miliar dengan memulihkan penggunaan tanah hak pengelolaan pelabuhan yang digunakan oleh pihak lain.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Febrie Adriansyah mengatakan, jaksa pengacara negara atau bidang Datun memberikan bantuan hukum untuk mengambil alih aset milik PT Pelindo dan tanah pelabuhan di Sunda Kelapa, Jakarta Utara dari pihak lain.

baca juga:

"Kami di Kejati DKI melalui Asisten Perdata Tata Usaha Negara, dan jaksa pengacara negara juga dilibatkan di beberapa kegiatan yang ada kaitan terhadap kontrak atau perjanjian," kata Febrie dalam konferensi pers di Gedung Kejari Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021). 

Kemudian juga, kata Febrie, kegiatan dalam rangka memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diminta oleh PT Pelindo II terkait aset tanah yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

"Aset yang dikembalikan (dipulihkan) akan digunakan untuk menunjang arus barang dan kapal melalui pelabuhan Tanjung Priok," ucap Febrie. 

Lebih lanjut dia mengatakan, nantinya PT Pelindo II dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya terutama kontrak kerja sama, ada beberapa hal yang diminta pertimbangan hukum kepada jaksa pengacara negara (JPN). 

"Dan kita tentunya siap untuk melakukan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan teman-teman di PT Pelindo II yang sifatnya akan kita kuatkan," imbuh Febrie. 

Sebab, lanjut mantan Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung ini, seringkali ditemui ada dua permasalahan di BUMN. Pertama, menyangkut status aset yang harus melalui persidangan perdata.