News

Kejaksaan Usut Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Pelabuhan Kariangau Balikpapan 

Ada SOP dari BPTD yang tak berjalan dan temuan penyimpangan lainnya di lapangan.


Kejaksaan Usut Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Pelabuhan Kariangau Balikpapan 
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan tengah menyidik dugaan penyimpangan pengelolaan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan. Kejaksaan mencium dugaan aktivitas yang menyebabkan kerugian negara. 

Ada tiga hal yang disoroti, yakni adanya cashback terhadap pengguna jasa penyeberangan, adanya pengondisian muatan di luar pelabuhan serta indikasi melakukan penyeberangan tanpa tiket.

Pada Senin (2/8/2021) Kejari Balikpapan memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Arif Frananta Filifus Sembiring (AFF). Pemeriksaan AFF untuk mencocokkan keterangan dari sejumlah pihak yang telah dipanggil sebelumnya. 

Kasi Intelijen Kejari Balikpapan Oktario Hutapea mengatakan, pihaknya memanggil Kadishub Provinsi Kaltim guna mengklarifikasi sejumlah hal. Oktario menyebutkan bahwa ada standar operasional prosedur (SOP) dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tak berjalan dan temuan penyimpangan lainnya di lapangan.

"Ada SOP dari BPTD yang tidak disosialisasikan, jadi banyak juga temuan-temuan, penyimpangn-penyimpangan di lapangan. Jadi, hal seperti itu termasuk juga indikasi maladministrasi dalam hal ini prosedurnya salah, sistem loading-nya masih sering ditemukan yang menyalahi seharusnya," kata Oktario dalam keterangannya dikutip Sabtu (7/8/2021) di Jakarta.

Kejari Balikpapan mengaku telah memeriksa sebanyak 12 orang terdiri dari stakeholder terkait serta masyarakat yang melihat fakta di lapangan. 

Oktario menduga adanya kerugian negara akibat aktivitas tersebut. Karena itu pihaknya terus melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan secara komprehensif agar benar-benar valid. Pihaknya akan mengawal kasus ini agar tak terjadi kebocoran uang negara.

"Ini pungli atau korupsi itu sama. Karena uang yang dikelola di situ ada stakeholder pelat merah, pegawai negeri, dan BUMN. Jadi, masuk ruang lingkup keuangan negara. Kejaksaan harus maksimal untuk mengawal proses penegakan hukum," kata Oktario.

Sementara itu, Kadishub Provinsi Kaltim Arif Frananta Filifus Sembiring usai pemeriksaan di Kejari Balikpapan mengungkapkan sejumlah hal yang ditanyakan. Di antaranya seputar persoalan cashback dan masalah tiket.

Dirinya mengatakan memang sejak awal menjabat sebagai Kadishub Provinsi Kaltim tidak menyetujui adanya penerapan cashback tersebut. "Saya memang apabila hal itu terkait dengan misalnya cashback saya sejak awal tidak pernah menyetujui adanya itu. Karena itu menurut saya telah menimbulkan permasalahan," ujarnya.

Perihal cashback, kata Arif, sudah terjadi sejak lama. Bahkan, mantan Kepala BPTD Wilayah Kaltim-Kaltara, Felix juga pernah melontarkan pernyataan tak setuju terkait adanya cashback tersebut. 

AFF berharap aparat bisa menuntaskan persoalan ini. Sebab, bila tidak dihentikan maka akan menyebabkan kerugian negara. "Saya sangat berharap kepada aparat yang saat ini sedang melakukan penelusuran berharap segera dituntaskan, karena itu akan terus-terusan nanti enggak baik, negara pasti akan rugi," tegas Arif. []