News

Kejaksaan Tetapkan Dua Petinggi BUMD DKI Jaktour sebagai Tersangka

Menilep uang sewa hotel sebanyak Rp5,1 miliar


Kejaksaan Tetapkan Dua Petinggi BUMD DKI Jaktour sebagai Tersangka
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Dua karyawan PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp5,194 miliar. Jaktour merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta.

Penetapan dua tersangka baru merupakan hasil pengembangan dari penetapan tersangka sebelumnya berinisial IS.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam mengatakan, kedua tersangka masing-masing RI selaku General Manager dan S selaku Chief Accounting pada Grand Cempaka Resort dan Convention Hotel salah satu unit usaha dari PT Jaktour.

"Kasus keduanya terkait dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan yang berasal dari pembayaran jasa perhotelan oleh instansi pemerintah tahun 2014 hingga Juni 2015," kata Azhari kepada media, Rabu (28/7/2021).

Dikatakan Ashari, penetapan RI dan S sebagai tersangka setelah dari hasil ekspose atau gelar perkara terdapat alat bukti yang cukup.

"Sementara IS selaku Credit Manager pada Grand Cempaka Resort dan Convention hotel yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Ashari.

Dia menyebutkan penyidikan terhadap tersangka IS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Srintdik) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor  Print : 298/ M.1/Fd.1/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020.

Sedangkan penyidikan terhadap tersangka RI dan S berdasarkan Sprintdik Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN-1600 dan PRIN-1601/M.1/Fd.1/07/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka oleh Kajati DKI Jakarta Nomor : TAP-01 dan TAP-02/M.1.5/Fd.1/07/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Ashari mengatakan terhadap kedua keduanya tidak dilakukan penahanan karena dinilai tim penyidik cukup kooperatif dalam menjalani proses penyidikan.

Kasus ini bermula saat perusahaan plat merah milik Pemprov DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata itu membuat rekening penampung atau “Escrow Account” untuk komisi penyewaan hotel oleh setiap kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD.

“Diperkirakan fee-nya itu berkisar antara 15 sampai 20 persen,” kata Sarjono Turin, selaku Aspidsus DKI.

Selain itu, PT Jakarta Tourisindo juga membuat satu rekening khusus untuk menampung komisi tersebut.

“Seharusnya keuntungan dari penyewaan bidang perhotelan dan pariwisata itu masuk ke rekening negara,” ujarnya.

Kemudian, uang di rekening penampung itu rencananya akan dibagikan kepada pegawai.

“Namun dimakan sendiri oleh pihak tertentu,” ujar Sarjono Turin. []