News

Kejaksaan Punya Wewenang Penyadapan, Jaksa Agung: Hati-hati, Jangan Disalahgunakan!

Karena rentan disalahgunakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jaksanya hati-hati menggunakan kewenangan tersebut.


Kejaksaan Punya Wewenang Penyadapan, Jaksa Agung: Hati-hati, Jangan Disalahgunakan!
Pengesahan UU Kejaksaan RI di Gedung DPR (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (7/11/2021). Salah satu poin baru dalam UU Kejaksaan ini Jaksa diberikan kewenangan melakukan penyadapan.

Karena rentan disalahgunakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jaksanya hati-hati menggunakan kewenangan tersebut.

"Hati-hati dan jangan disalahgunakan dalam menggunakan kewenangan ini karena terkait dengan hak privasi," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Jaksa Agung mengatakan, UU Kejaksaan yang baru telah memperkuat dasar hukum institusinya dalam melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan sendiri memiliki yang namanya Adhyaksa Monitoring Center.

"Melalui undang-undang ini, kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyadapan," ujarnya.

Jaksa Agung menambahkan penyadapan tidak hanya diperlukan dalam tahap penyidikan melainkan juga pada tahap penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron.

Dengan kewenangan ini, Korps Adhyaksa akan menambah satu pusat dalam strukturnya, yakni pusat pemantauan yang akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan.

"Kita akan menambah satu pusat lagi, yaitu pusat pemantauan (monitoring center) yang akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan," ujar Burhanuddin.

Dia bersyukur RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah disahkan oleh DPR RI. Ia mengharapkan Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini akan memperkuat kedudukan institusi kejaksaan, baik dari sisi organisasi maupun kewenangan.