News

Kejagung Tindaklanjuti Aduan Soal Jaksa Nakal, Pelapor Dipanggil Tak Hadir

Tim Pengawasan Kejaksaan Agung akan kembali menjadwalkan ulang untuk pemanggilan terhadap saksi pelapor


Kejagung Tindaklanjuti Aduan Soal Jaksa Nakal, Pelapor Dipanggil Tak Hadir
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengaku telah menindaklanjuti laporan adanya oknum jaksa nakal di Papua. Aduan tersebut tengah diklarifikasi tim pengawasan.

"Laporan masyarakat tersebut  telah diterima Kejaksaan Agung, saat ini telah dan sedang dilakukan klarifikasi atas kebenaran laporan pengaduan dimaksud oleh Tim Pengawasan Kejaksaan Agung," ungkap Leo dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021) malam. 

Leo menyampaikan beberapa saksi telah dilakukan klarifikasi dan sedang memanggil beberapa saksi-saksi terkait lainnya.

"Terhadap saksi pelapor, telah diminta untuk kehadirannya untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir, dan kemudian Tim Pengawasan Kejaksaan Agung akan kembali menjadwalkan ulang untuk pemanggilan terhadap saksi pelapor," jelasnya.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung menegaskan, isu suap jaksa nakal terhadap Jaksa Agung tidak benar.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menilai Kejaksaan Agung RI tidak profesional tangani kasus dugaan oknum jaksa nakal di Papua. Sebab hingga kini oknum jaksa tak diperiksa.

Hal itu menanggapi pernyataan dari pegiat anti korupsi Papua, Rafael Ambrauw terkait adanya kabar Jaksa Agung yang diduga menerima suap dari oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Oknum jaksa tersebut sebelumnya diduga telah melakukan pemerasan dengan meminta proyek pemerintah di Provinsi Papua.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan apabila benar ada laporan dan bukti, maka profesionalisme Jaksa Agung ST Burhanuddin patut dipertanyakan.

"Yang pasti fakta ini kemudian dipertanyakan atas sikap Jaksa Agung yang membiarkan ada kemungkinan dengan pengaduan dengan bukti-bukti yang ada benar terjadi," ujar pria yang akrab disapa Edo kepada wartawan, Minggu (17/10/2021).

Menurutnya, untuk memastikan semestinya ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) bisa menindaklanjuti tudingan dengan segera.

"Biar kemudian bisa membuktikan apakah benar atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari belum ditindaklanjuti apakah terbukti atau tidak, yang pasti kalau sampai fakta itu ada, ini tentunya mencerminkan profesionalisme kejaksaan yang sangat rusak," katanya.

Dengan marwah kejaksaan yang rusak, menurutnya, dikhawatirkan fungsi penegakan hukumnya dalam konteks penuntutan umum akan melemah.

"Kalau kelemahannya seperti itu kan mencerminkan jangan-jangan selama ini ada pemerasan-pemerasan yang dilakukan kepada warga negara yang kemudian dituntut dalam persidangan," kata dia. []