News

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Rp1,3 Triliun Perkara Korupsi IM2

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugatnya lewat praperadilan.


Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Rp1,3 Triliun Perkara Korupsi IM2
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Perkara uang pengganti Rp1,3 triliun kasus korupsi korporasi PT Indosat beserta anak usahanya yakni PT Indosat Mega Media (IM2) terkait penyimpangan penggunaan frekuensi 2,1 Ghz, kembali  terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugatnya lewat praperadilan.

Menanggapi itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan untuk pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut sebenarnya sudah diproses jaksa eksekutor sejak kasusnya inkracht atau berkekutan hukum tetap pada tahun 2014.

“Sesuai dengan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2014,” kata Leo dalam keterangannya dikutip AKURAT.CO, Rabu (20/10/2021).

Hanya saja, tutur dia, pelaksanaan eksekusi uang pengganti terkendala dengan adanya gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga putusan Peninjuan Kembali (PK).

“Saat ini gugatan TUN tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya pelaksanaan eksekusi uang pengganti sedang diproses tim jaksa eksekutor,” ujarnya.

Sebelumnya, MAKI mendesak Kejaksaan Agung segera mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun terkait kasus korupsi mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto yang dibebankan kepada korporasi PT IM2 untuk membayarnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai tidak ada alasan bagi kejaksaan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht cukup lama.

“Karena eksekusi sudah menjadi kewajiban jaksa selaku eksekutor putusan hakim. Apalagi putusan terhadap Indar sudah inkracht dan dia dua kali mengajukan PK ditolak. Begitupun gugatannya di PTUN ditolak sampai tingkat Mahkamah Agung,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Dia menyebutkan jika PT IM2 tidak memiliki uang untuk membayar maka bisa saja diambil dari PT Indosat.