News

Kejagung Periksa Petinggi Pool Advista Indonesia dan Pool Advista Finance

M dan MYP diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait penyitaan aset kasus Asabri


Kejagung Periksa Petinggi Pool Advista Indonesia dan Pool Advista Finance
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi terkait perkara dugaan korupsi pada PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Saksi diperiksa terkait penyitaan sejumlah aset milik tersangka.

Saksi yang diperiksa berinisial M, Direktur PT Pool Advista Indonesia Tbk dan MYP, Direktur PT Pool Advista Finance Tbk. 

"Pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat (23/7/2021).

Diketahui proses penyitaan aset tersangka kasus Asabri menuai protes banyak pihak. Alasannya aset-aset yang disita tidak semua milik tersangka.

Pekan lalu, Kejagung digugat praperadilan kasus penyitaan Hotel Brothers Inn di Sukoharjo dan Sleman. Namun gugatan tersebut ditolak hakim. 

Leonard mengatakan dengan ditolaknya gugatan menegaskan bahwa penyitaan aset yang dilakukan sah dan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (21/7), Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dengan amar menolak permohonan para pemohon.

"Mengadili menolak untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon," ujar Leo mengutip putusan hakim dalam keterangannya di Kejaksaan Agung, Kamis (23/7/2021).

Awalnya, pemohon tersangka Benny Tjokrosaputro mengajukan permohonan mengenai penyitaan aset tersebut oleh Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung. Permohonan yang diajukan oleh Tim Advokat dari Kantor Law Offices Fajar Gora & Partners.

Dalam gugatannya, pemohon praperadilan melalui kuasa hukumnya meminta hakim tunggal PN Jaksel menyatakan tidak sahnya penyitaan terhadap 6 bidang tanah dan atau bangunan yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Brother Inn Sukoharjo dengan pemegang Hak Guna Banguna (HGB) atas nama PT Graha Solo Dlopo.

Pemohon juga mengajukan hal yang sama soal penyitaan satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8893 seluas 488 m2 yang tertelak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di atasnya berdiri bangunan Hotel Brother Inn Babarsari dengan pemegang hak atas nama Jimmy Tjokrosaputro.[]