News

Kejagung Ngotot Lelang 17 Kapal Hasil Korupsi Asabri Meski Dihujani Kritik

Pelelangan mengacu asal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


Kejagung Ngotot Lelang 17 Kapal Hasil Korupsi Asabri Meski Dihujani Kritik
Barbuk kasus Asabri (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Meski memunculkan polemik dan mendapat banyak kritik, Kejaksaan Agung tetap kembali akan melelang sejumlah aset tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Aset-aset tersebut diketahui sejauh ini telah disita dan dijadikan sebagai barang-bukti.

Kali ini Kejagung meleang 17 kapal milik atau aset dari tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRA) Heru Hidayat.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyampaikan bahwa pelelangan terhadap kapal-kapal tersebut mengacu asal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Hal itu mengingat biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi,” ucap Leo di Kejagung, Rabu (23/6/2021).

Rencananya lelang dilakukan pada Jumat 2 Juli 2021 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda.

Sebelumnya Kejagung juga telah melelang belasan mobil mewah milik tersangka Asabri. Hasil lelang mencapai Rp17,2 miliar.

Adapun ke 17 kapal yang akan dilelang adalah:

1. 1 unit Kapal Barge ARK 03

2. 1 unit Kapal Barge ARK 02

3. 1 unit Kapal Barge ARK 05

4. 1 unit Kapal Barge ARK 06

5. 1 unit Kapal Tug Boat NOAH II

6. 1 unit Kapal Tug Boat NOAH III

7. 1  unit Kapal Tug Boat NOAH V 

8. 1 unit Kapal Tug Boat NOAH VI

9. 1 unit Kapal Barge PASMAR 01

10. 1 unit Kapal Tug Boat TAURIANS TWO

11. 1 unit Kapal Tug Boat TAURIANS THREE

12. 1 unit Kapal Tug Boat TAURIANS ONE

13. 1 unit Kapal Barge ARK 01

14. 1 unit Kapal Tug Boat NOAH I

15. 1  unit Kapal Barge TBG 306

16. 1unit Kapal Barge TBG 301

17. 1 unit Kapal Tug Boat TTB 2007

Diketahui, aksi lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung banyak dikritisi sejumlah pengamat.

Peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat misalnya. Dia mengatakan, penyitaan Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan.

Akibatnya, banyak keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidakhati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik.

"Keberatan tersebut tidak saja berasal dari para tersangka, tetapi juga pihak ketiga lain (yang beritikad baik) yang terkena dampak penyitaan, seperti yang dialami pemilik rekening efek dan ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha," kata Nurkholis. []

Bayu Primanda

https://akurat.co