Ekonomi

Kejagung: Emirsyah Satar Tersangka Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda, Rugikan Negara Rp8,8 Triliun

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan bahwa kasus korupsi ES ini telah merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 triliun.


Kejagung: Emirsyah Satar Tersangka Kasus Pengadaan Pesawat di Garuda, Rugikan Negara Rp8,8 Triliun
Menteri BUMN Erick Thohir, Kejagung ST Burhanuddin dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi pers idi Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (27/6/2022). (Akurat.co/Leofarhan)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung pada hari Senin (27/6/2022) menetapkan Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600.

"Kami juga menetapkan tersangka baru, sejak senin tanggal 27 Juni 2022 hasil ekspose kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Kejaksaaan Agung, Jakarta,Senin (27/6/2022).

Ia juga menyinggung bahwa kasus korupsi ini telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp8,8 triliun.

baca juga:

Selain itu, Jaksa Agung juga menilai bahwa pengadaan pesawat itu diduga melawan hukum dan menguntungkan pihak Lessor.

Kemudian, Jaksa Agung juga mengatakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kejaksaan Agung merupakan tindakan represif serta penyidikan yang mereka lakukan seiring dengan upaya untuk restrukturisasi dari Garuda Indonesia.

"Selain upaya yang dilakukan atas tindakan repsresif dan penyidikan, kami sama sama melakukan  upaya untukn restrukturisasi PT Garuda," tambahnya.

Di dalam keterangan resmi dari Kejagung sebelumnya, mantan Dirut Garuda bersama dengan bawahannya tidak melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang dari pengadaan pesawat, selain itu tidak transparan, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kriteria, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah.

ES dan SS, disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor. Namun akan tetapi, Burhanuddin mengatakan mereka tidak akan ditahan karena sedang menjalani kasus pidana Garuda yang sedang ditangani pula oleh KPK.

Dalam kasus ini, dana untuk proyek tersebut semula disediakan oleh pihak ketiga. Kemudian, PT Garuda Indonesia akan membayar kepada pihak lessor.[]