News

Kejagung Didesak Tuntaskan Penyidikan Kasus Obat AIDS


Kejagung Didesak Tuntaskan Penyidikan Kasus Obat AIDS
Kantor Kejaksaan Agung RI. (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah.)

AKURAT.CO, Sudah lebih dari setahun, Kejaksaan Agung menyidik kasus dugaan korupsi obat AIDS, namun hingga hari ini belum ada penetapan tersangka ataupun terdakwa. Padahal, kejagung telah memanggil puluhan saksi untuk dimintakan keterangan.

Indonesia AIDS Coalition menyesalkan hal itu karena dinilai semakin menunjukkan kurangnya komitmen perhatian dari pemerintah indonesia terhadap persoalan epidemi HIV dan AIDS.

“Kasus ini rasanya tidak sulit dibuktikan. Harga obat AIDS di pasaran international sekitar 8 dollar per botol, tapi kemudian pemerintah kita membelinya dengan harga 400 ribu pada tahun 2016. Artinya kan ada potensi kerugian negara di situ” kata Direktur LSM IAC Aditya Wardhana dalam pernyataan tertulis.

IAC membuat perhitungan cost structure analysis yang menunjukkan bahwa ada potensi kerugian negara sebesar lebih dari 150 miliar rupiah akibat inefisiensi dalam pengadaan obat-obatan HIV dan AIDS di tahun 2016.

Aditya menuding dampak lain dari dikuaknya secara parsial kasus dugaan korupsi ini telah menyebabkan stock obat ARV bagi pengidap HIV saat ini mengalami kekosongan di banyak tempat.

Berdasarkan pantauan IAC, saat ini setidaknya ada lebih dari 40 kabupaten kota yang mengalami kesulitan stock obat ARV. Hal ini dikarenakan proses pengadaan obat ARV untuk pengidap HIV bersumber dari dana APBN mengalami penundaan yang salah satunya diakibatkan kasus pengadaan obat di tahun 2016 kemarin yang bermasalah.

Obat ARV adalah obat bagi terapi yang harus dikonsumsi pengidap HIV secara rutin guna mencegah perburukan infeksi HIV menjadi AIDS. Saat ini, ada sekitar 130 ribu orang dengan HIV yang sedang menjalani pengobatan ARV ini di seluruh Indonesia.

Selama ini, pemerintah Indonesia membeli obat ARV dengan harga yang sangat mahal. Bisa 400 persen lebih tinggi dari harga obat yang sama di pasaran Internasional. Biaya pengadaan obat anti AIDS sendiri sekarang setiap tahunnya membumbung tinggi mencapai angka 800 milliar rupiah setiap tahunnya.

“Kami menghitung, setidaknya ada 40% dari alokasi dana ini yang bisa dihemat jika pemerintah mengikuti saran dari kami untuk menggunakan international prices sebagai salah satu acuan dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri yang digunakan dalam tender pembelian obat ARV,” Aditya menambahkan.

Ketidaklancaran stok obat anti AIDS ini akan membuat pasien pengidap HIV kehilangan motivasi untuk berobat dan pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengobatannya. Sementara, jika pasien berhenti minum obat, ada potensi HIV di dalam tubuhnya akan resisten dan membuat obat ARV ini tidak akan efektif kembali sehingga penularan HIV tidak akan terkendalikan.

LSM IAC berharap kasus dugaan tindak pidana korupsi ini bisa segera dituntaskan sehingga tidak berlarut-larut dan membuat situasi pengadaan obat ARV berikutnya tidak mengalami penundaan dan akses obat bagi pengidap HIV bisa lancar kembali. []