News

Kejagung Ambil Alih Penyidikan Kasus HAM Berat Masa Kini

Untuk memberikan kepastian hukum dan tidak bolak baliknya berkas perkara.


Kejagung Ambil Alih Penyidikan Kasus HAM Berat Masa Kini
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Istimewa)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung akan langsung menyidik dugaan pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM. Hal itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan tidak bolak baliknya berkas perkara.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil penyelidikan oleh Komnas HAM belum sempurna untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, namun petunjuk penyidik Kejaksaan agar terpenuhinya amanat undang-undang tidak pernah dipenuhi, sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di sela-sela pengarahannya kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Aula Kejati Sumatera Selatan, Kamis (25/11/2021).

Jaksa Agung mengingatkan pesan Presiden Jokowi yang telah disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020, bahwa Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum. Oleh karena itu, baik-buruknya penegakan sangat diwarnai oleh kebijakan-kebijakan penegakan hukum kejaksaan.

“Salah satu kebijakan penegakan hukum yang berpotensi memperburuk wajah penegakan hukum indonesia adalah penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat masa kini, yang sampai saat ini seolah berhenti, dan tidak ada kejelasan sebagai akibat adanya kebuntuan persepsi antara penyelidik Komnas HAM dengan penyidik Kejaksaan,” ungkap Jaksa Agung.

Dikatakannya hasil penyelidikan Komnas HAM seperti diketahui belum sempurna untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tapi petunjuk penyidik Kejaksaan agar terpenuhinya amanat undang-undang tidak pernah dipenuhi, sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut.

Masalahnya, ungkap Jaksa Agung, hasil penyelidikan Komnas HAM belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menduga bahwa seseorang berdasarkan suatu peristiwa atau keadaan adalah sebagai pelaku kejahatan HAM Berat.

Selain itu, katanya, penyelidik juga belum memeriksa saksi kunci dan menemukan dokumen yang diharapkan dapat menjelaskan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Serta unsur serangan yang meluas atau sistematik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Di antara kasus pelanggaran HAM Berat yang belum tuntas adalah peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 1998 hingga 1999.

Kemudian kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa 1997 hingga 1998, peristiwa 1965 hingga 1966, kasus pembunuhan dukun santet 1999, peristiwa Wasior Wamena 2002 dan 2003.

Lalu, peristiwa Paniai 2004, dan peristiwa di Aceh seperti Simpang KAA pada 1998, peristiwa Rumah Geudong pada era Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, dan Jambo Keupok pada 2003. []