News

Kecewa UMP DIY 2023, Buruh: Upah Tak Pernah Istimewa di Provinsi yang Istimewa

Kecewa UMP DIY 2023, Buruh: Upah Tak Pernah Istimewa di Provinsi yang Istimewa
Potret Tugu Yogyakarta (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyatakan kecewa atas keputusan Pemda DIY yang menetapkan besaran UMP Tahun 2023 sebesar Rp1.981.782,39. Mereka menilai kenaikan tak terlalu signifikan.

"Menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X," demikian bunyi pernyataan sikap yang disampaikan Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irawan dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

"Bersama seluruh pekerja/buruh di DIY, MPBI merasa kecewa berat dan sedih karena atas penetapan UMP tersebut," sambung Sekretaris DPD KSPSI DIY itu.

baca juga:

Irsad berujar, kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan sesungguhnya adalah cerita lama yang terus berulang-ulang. Di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa.

Upah murah yang ditetapkan berulang-ulang senantiasa membawa buruh pada kehidupan yang tidak layak dari tahun ke tahun. Pasalnya, upah minimum tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Prosentase kenaikan upah minimum yang kurang 10 persen, menurut MPBI, tak bakal mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan tidak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY.

"Sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," tegasnya.

Kenaikan upah yang menurutnya sangat rendah itu merupakan wujud ketidakpekaan terhadap kesulitan dan himpitan ekonomi buruh di tengah pandemi Covid-19. Belum lagi soal ancaman resesi global.

"Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistempengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," tegasnya.

MPBI memandang penetapan UMP DIY 2023 adalah suatu penetapan yang tidak demokratis, karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan upah. Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus atau formula yg tak berbasis survey KHL dan angka-angka dari BPS.

"Dan oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," pungkasnya.

Pemda DIY secara resmi menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayahnya untuk tahun 2023 sebesar Rp 1.981.782,39. Angka ini naik sebesar 7,65 persen atau senilai Rp140.866,86 dibanding tahun sebelumnya. 

Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum, Beny Suharsono menyebut UMP DIY tahun 2023 ditentukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Termasuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi serta laju inflasi. "Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kita semua," sambungnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi sementara menjelaskan, Pemda dalam menetapkan besaran UMP 2023 berdasarkan regulasi pengupahan yang ditentukan Pemerintah Pusat.

"Dalam hal ini perhitungannya kami melaksanakan arahan dari Pemerintah Pusat, yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi inflasi, serta mempertimbangkan perluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," paparnya.

Lebih jauh, Aria menegaskan bahwa UMP 2023 ini adalah acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY yang akan diumumkan selamat-lambatnya 7 Desember 2022 mendatang. []