News

Kecewa Sidang Sengketa Informasi TWK KPK Ditunda, Hotman: Waktu Terbuang Percuma

Sudah seharusnya KPK profesional dan bersungguh-sungguh dalam proses litigasi di KIP


Kecewa Sidang Sengketa Informasi TWK KPK Ditunda, Hotman: Waktu Terbuang Percuma
Ilustrasi. (AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba.)

AKURAT.CO, Perwakilan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Hotman Tambunan menyayangkan sikap KPK yang menunda memberikan jawaban dalam sengketa informasi hasil TWK di Komisi Informasi Pusat. Hal itu bukti pimpinan KPK tak serius perjuangkan nasib pegawainya.

“Pihak termohon, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) KPK dan atasan PPID KPK memberikan kuasa kepada Biro Hukum sebagai tim hukum yang ditunjuk. Sayangnya hasil pemeriksaan, pihak termohon belum mengumpulkan surat kuasa kepada panitera KIP. Hal ini berdampak, sidang harus ditunda sampai pihak termohon KPK menyerahkan surat kuasa,” kata Hotman dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Hotman menilai, ketidaksiapan KPK menjawab permintaan pegawainya menunjukan ketidakseriusan Pimpinan KPK untuk memperjuangkan nasib pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK.

“Pegawai KPK yang TMS merasa sangat kecewa karena waktu terbuang percuma,” sesal Hotman.

Dia mengungkapkan, para pegawai tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait hasil TWK. Mengingat 51 pegawai akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021.

“Sudah seharusnya KPK Profesional dan bersungguh-sungguh dalam proses litigasi tersebut,” tegas Hotman.

Diberitakan, sidang sengketa informasi hasil terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diundur pekan depan. Komisi Informasi Pusat meminta baik pemohon maupun termohon masih harus melengkapi persyaratan awal.

Penundaan itu diambil majelis hakim, karena pihak pemohon yakni Freedom Information of Network Indonesia (FOINI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun pihak termohon Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta KPK dinilai belum melengkapi persyaratan awal.

"Saya menyarankan agar para pihak pemohon dan termohon agar melengkapi surat kuasa yang tadi ketua minta," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Gede Narayana, sebagaimana dikutip dalam siaran streaming chanel youtube Komisi Penyiaran Pusat, Senin (13/9/2021).

Gede meminta agar KPK menyelesaikan surat kuasa terkait sengketa informasi untuk segera menyerahkannya kepada KIP. Hal ini dilakukan agar KPK bisa menjelaskan secara rinci, tidak memberikan informasi hasil TWK kepada pihak termohon. 

"Itu yang untuk sidang berikutnya supaya semua dokumen disiapkan, jadi bisa kita cepat sidang,” kata Gede. []