News

Kecewa Penetapan UMK Banten, Buruh Tangerang Ancam Mogok Kerja

Angka kenaikan tidak sesuai dengan rekomendasi LKS Tripartit Provinsi Banten


Kecewa Penetapan UMK Banten, Buruh Tangerang Ancam Mogok Kerja
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat ()

AKURAT.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja untuk memprotes penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah diteken Gubernur Banten, Wahidin Halim. Pasalnya, penetapan tersebut dianggap tak sesuai oleh pihak buruh.

"Kami sudah sepakati bahwa hasil rapat semalam bersama para pimpinan serikat pekerja bahwa seluruh serikat pekerja di Banten akan melaksanakan mogok daerah. Jadi karyawan keluar dari pabrik, berdiri di depan pabrik masing-masing," ujar Presidium AB3 Dedi Sudarajat di Tangerang, Rabu (1/12/2021).

Dedi mengatakan, pihaknya menolak penetapan UMK di Provinsi Banten 2022 karena angka kenaikannya tidak sesuai. Padahal, sebelumnya LKS Tripartit Provinsi Banten telah merekomendasikan satu angka yang telah disepakati seluruh pihak.

"Ini satu angka sudah disepakati oleh anggota LKS Tripartit yang di dalamnya kan ada pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja, sudah sepakat nih angkanya 5,4 persen," ujarnya.

Dedi mengaku, pihaknya kecewa dengan Gubernur Banten Wahidin Halim yang tidak memutuskan penetapan UMK 2022 sesuai dengan rekomendasi Tripartit. Terlebih, tiga wilayah tidak mengalami kenaikan UMK 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

"Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita kecewa adalah kenapa pak gubernur tidak meng-SK kan 5,4 persen hasil rekomendasi LKS Tripartit, malah dia menggunakan PP 36," jelasnya.

Dedi menuturkan, pihaknya pun bingung dengan kebijakan PP No 36/2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain UU Cipta Kerja dinilai inkonstitusional tetapi tetap berlaku. Dalam poin 7 putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah diminta untuk menangguhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak luas.

"Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan harusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan strategis. Jadi, harusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36," jelasnya.[]