News

Kecam Aksi KKB di Papua, Pimpinan MPR Minta Pemerintah Lebih Tegas

Dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.


Kecam Aksi KKB di Papua, Pimpinan MPR Minta Pemerintah Lebih Tegas
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat menjadi pembicara dalam diskusi empat pilar di Media Center, Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan turut prihatin serta menyesalkan terjadinya teror dan kekerasan, pembunuhan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir, bahkan mencapai eskalasi yang semakin tinggi. 

Dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua. 

“Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana Otsus) yang mencapai Rp127 T hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021). 

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai pendekatan ekonomi melalui instrumen dana Otsus sepertinya belum mencapai hasil yang optimal. Dia menyebut, alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan, namun juga belum menunjukkan hasil yang optimal. 

"Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana Otsus ini?” tanyanya. 

Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah disamping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, dan melakukan tindakan tegas atas kondisi Ketertiban masyarakat dan Keamanan akibat perbuatan teror dan  keji oleh kelompok-kriminal  bersenjata terhadap Rakyat di Papua. 

Menurutnya, tata kelola dana Otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggung jawabannya. Hal ini sangatlah penting karena dengan jumlah dana yang begitu besar dan hasil yang tidak optimal. 

Lebih lanjut Syarief menjelaskan, dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum  kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam  menanggulangi terror kekerasan dan pembunuhan terhadap Rakyat sipil di Papua. 

Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah (Menlu) untuk  melakukan diplomasi yang effetive di berbagai forum internasional. 

“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan conprehensif Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” pungkasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu