Ekonomi

Kebijakan Tembakau Restriktif, Petani Inginkan Roadmap IHT Jadi Jalan Tengah

Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB Sahminudin mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 12,5 persen.


Kebijakan Tembakau Restriktif, Petani Inginkan Roadmap IHT Jadi Jalan Tengah
Petani yang baru tiba dari ladang sedang menjajakan daun tembakau yang telah dipetiknya (AKURAT.CO/Anugrah Harist Rachmadi)

AKURAT.CO Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat Sahminudin mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 12,5 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020. Pasalnya, kenaikan cukai 12,5 persen akan berdampak pada berkurangnya serapan tembakau sebesar 33 ribu ton atau setara 33 miliar batang (1 batang=1 gram tembakau).

"Di tengah pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada goncangnya perekonomian nasional juga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga juga memberikan dampak bagi petani tembakau," kata Sahminudin dihubungi di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Ia mengatakan, kenaikan cukai juga akan meningkatkan rokok ilegal. Ketika suatu barang naik termasuk rokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan, maka daya beli akan pincang (turun).

PMK No. 152/2019 yang menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen, tujuannya untuk mengurangi perokok, meningkatkan penerimaan negara, dan menata industri hasil tembakau.

Menurut Sahminudin, jika pembuat kebijakan mau jujur, maka fakta yang terjadi sebaliknya dari ketiga tujuan tersebut. Pertama, semakin tinggi CHT, maka perokok akan semakin bertambah. Benar jumlah penjualan rokok bercukai menurun, terus timbul asumsi terjadi penurunan orang merokok.

"Benar terjadi penurunan orang merokok rokok bercukai, tetapi yang mengisap rokok tanpa cukai/rokok alternatif meningkat," katanya.

Kedua, meskipun CHT naik, tetapi jumlah rokok yang terjual menurun, jelas penerimaan negara menurun.

"Ketiga, rokok legal yang terjual sedikit, tentu menatanya lebih mudah. Tetapi rokok ilegal/tanpa pita cukai atau pita cukai asli tapi palsu banyak beredar di pasaran akan membuat penataan IHT semakin amburadul," terangnya.

Sahminudin juga mengkritisi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tidak adil. DBHCHT yang seharusnya dialokasikan untuk petani tembakau, justru porsinya sangat kecil.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu