News

Kebijakan Putin Makin Ganas, Prajurit yang Kabur dari Perang Ukraina Bakal Dibui 10 Tahun

Kebijakan Putin Makin Ganas, Prajurit yang Kabur dari Perang Ukraina Bakal Dibui 10 Tahun
Dengan UU yang baru, prajurit Rusia yang kabur, menyerah 'tanpa izin', menolak untuk melawan Ukraina, atau tak mematuhi perintah terancam hukuman 10 tahun penjara. (Associated Press)

AKURAT.CO Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani amendemen yang memperberat hukuman bagi warganya yang menyerah dengan sukarela, membelot, dan menolak untuk berperang hingga 10 tahun penjara. Amendemen ini ditandatangani pada Sabtu (24/9), hanya beberapa hari setelah ia memerintahkan mobilisasi parsial.

Dilansir dari AFP, pengumuman mobilisasi 300 ribu tentara cadangan pada Rabu (21/9) memicu aksi protes di seluruh Rusia dan eksodus ke luar negeri. Sehari sebelumnya, parlemen Rusia telah menyetujui amendemen yang memperberat hukuman untuk kejahatan militer pada saat mobilisasi.

Kini, setelah undang-undang (UU) tersebut ditandatangani, prajurit yang kabur, menyerah 'tanpa izin', menolak untuk melawan, atau tak mematuhi perintah terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, penjarahan akan dihukum 15 tahun penjara.

baca juga:

Perubahan ini terjadi ketika Kremlin berusaha meningkatkan barisan tentaranya dalam operasi militer di Ukraina.

Ada juga UU terpisah yang ditandatangani pada Sabtu (24/9) yang memfasilitasi orang asing yang mendaftarkan diri di militer Rusia untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Dengan UU tersebut, orang asing yang mengabdi setidaknya 1 tahun di militer Rusia akan memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan, tanpa persyaratan normal untuk tinggal 5 tahun di negara itu.

Kebijakan ini diduga ditujukan terutama untuk para migran Asia Tengah dari bekas republik Soviet. Mereka biasanya dikaryakan untuk pekerjaan berat dengan upah rendah.

Sementara itu, pada Selasa (20/9), Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin mengumumkan pembukaan pusat perekrutan di pusat migrasi Sakharovo, sebuah jalur penting bagi para migran. Bahkan, sebelum UU itu diberlakukan, Kirgistan dan Uzbekistan telah memperingatkan warganya agar tak terlibat dalam konflik bersenjata apa pun.[]