Ekonomi

Kebijakan Proteksi Pasar Minim Keberpihakan Pemerintah pada Produsen Pangan

Penerapan kebijakan proteksi pasar menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah kepada produsen pangan. 


Kebijakan Proteksi Pasar Minim Keberpihakan Pemerintah pada Produsen Pangan
Pedagang menata cabai merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Penerapan kebijakan proteksi pasar menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah kepada produsen pangan. 

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani menilai pemerintah harus memperluas keberpihakannya kepada produsen lokal dengan tidak hanya berkutat pada kebijakan yang memproteksi pasar, yang seringkali justru mempunyai dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk petani, namun juga hadir dengan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas.

Menurut Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pemerintah menggunakan perdagangan sebagai alat untuk menjaga kepentingan produsen dalam negeri melalui instrumen seperti kebijakan tarif dan non-tarif. Walaupun sama-sama digunakan untuk mengatur perdagangan, kebijakan non-tarif memiliki dampak ekonomi yang lebih besar terhadap harga pangan domestik.

Arumdriya mengungkapkan, salah satu bentuk kebijakan proteksi pasar adalah melalui kebijakan non-tarif yang merupakan kebijakan selain pemberlakuan tarif. Kebijakan ini mempunyai dampak ekonomi terhadap perdagangan barang tersebut. Contoh dari kebijakan non-tarif adalah kuota impor dan kebijakan sanitari dan fitosanitari (SPS) yang diterapkan pada produk yang dikonsumsi manusia. 

"Namun, kebijakan non-tarif juga bisa berbahaya bagi perlindungan konsumen ketika digunakan untuk mengontrol kuantitas dan harga di dalam negeri," katanya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Dalam beberapa tahun belakangan, tren produksi pangan Indonesia cenderung stagnan atau bahkan menurun (BPS, 2021) dan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, produksi pangan belum mampu untuk memenuhi permintaan domestik. Kesenjangan antara jumlah produksi dan kebutuhan masyarakat membuat harga pangan tinggi dan impor kemudian menjadi solusi cepat untuk mengisi kekosongan tersebut. 

“Karena efek impor untuk menurunkan harga pangan dianggap akan merugikan petani, pemerintah kemudian membatasi impor pangan. Namun, dampaknya terhadap masyarakat berlawanan dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut. Proses perizinan impor yang berbelit-belit dan pembatasan kuota impor malah ikut berpengaruh dalam mendorong kenaikan harga,” terang Arumdriya.

Kenaikan harga gula yang cukup drastis di awal tahun 2020 merupakan salah satu contoh nyata dari proses ini. Keterlambatan penerbitan izin impor untuk gula di awal tahun menyebabkan kelangkaan gula yang mendorong kenaikan harga gula. Izin impor juga diterbitkan ketika kebijakan lockdown meluas di negara-negara pengekspor karena pandemi Covid-19. Kelangkaan pasokan mendorong harga gula di bulan Maret sampai Juni mencapai Rp 15.000-18.000, jauh di atas harga eceran tertinggi untuk gula yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebesar Rp 12.500.

Walaupun demikian, penggunaan kebijakan non-tarif pada impor pangan tidak serta merta buruk. Yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah pemenuhan hak penduduk untuk mengakses pangan yang aman dan terjangkau.

Tidak stabilnya harga pangan juga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Menurut Bank Dunia, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 55,3 persen dari pengeluarannya untuk pangan. Keluarga berpenghasilan rendah menghabiskan bahkan lebih banyak menggunakan sumber daya hanya untuk makan, karena itu, kenaikan harga pangan akan sangat mempengaruhi akses mereka kepada pangan berkualitas.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat pangan sebagai sebuah sistem agar kebijakan pangannya lebih efektif. Sistem pangan terdiri dari jaringan aktivitas produksi, pemrosesan, distribusi dan konsumsi yang saling berkaitan. Kebijakan proteksi pada impor tidak efektif untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, karena hanya bergerak di tingkat konsumen tanpa memberdayakan produsen dan membuat sistem distribusi pangan lebih efisien. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu