Ekonomi

Kebijakan Industri IHT Banyak Dipengaruhi Oleh Grup Anti Tembakau

Kebijakan Industri IHT Banyak Dipengaruhi Oleh Grup Anti Tembakau
Pekerja memproduksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di pabrik rokok PT Praoe Lajar yang menempati bekas kantor perusahaan listrik swasta Belanda NV Maintz & Co, di kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/2/2022). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)

AKURAT.CO, Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menilai regulasi pemerintah terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) dipengaruhi oleh tekanan kelompok anti tembakau.

"Sehingga kebijakan yang muncul menjadi sangat eksesif dan tidak objektif," kata Henry saat webinar nasional, yang diadakan Universitas Jendral Achmad Yani, Kamis (14/4/2022).

Henry menuturkan, hal tersebut terlihat dari pelemahan IHT melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 dimana refrensi yang digunakan berdasarkan Riskesdas, dimana disebutkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen pada tahun 2013 mennjadi 9,1 persen pada tahun 2018.

baca juga:

Sementara itu data BPS menunjukan, angka prevalensi perokok anak sudah turun dari sebesar 9,65 persen tahun 2018 menjadi 3,81 persen di tahun 2020.

"Padahal angka prevalensi rokok anak turun. Data ini paling objektif menurut kami. Saat perumusan RPJMN, data BPS dikesampingkan," terang Henry.

Adapun beberapa penentuan kebijakan CHT tahun 2022, pengambil kebijakna menggunakan referensi dari hasil kajian kelompok anti tembakau yang menunjukan arah kebijakan IHT.

"Data dipakai pemerintah untuk tahun 2022, diberikan oleh beberapa lembaga swadaya masyrakat seperti CISDI, PKJS SKGS UI, komite anti tembakau yang disponsori oleh asing," ujarnya.

Sehingga dalam 3 tahun belakangan ini kenaikan cukai begitu eksesif. Pada tahun 2020 kenaikan cukai naik 23 persen dimana sudah melewati titik optimum penerimaan, sehingga IHT mengalami kontraksi.

Selain itu pemerintah dalam menentukan tarif CHT, sellau diatas nilai keekonomian. Dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhna ekonomi, seharusnya angkanya moderta apalagi dalam kondisi pandemi.