Ekonomi

Kebijakan Holding Ultra Mikro Dinilai Akan Mematikan Koperasi dan LKM Milik Masyarakat

Rencana kebijakan holding ultra mikro bakal mematikan Koperasi dan semua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) milik masyarakat.


Kebijakan Holding Ultra Mikro Dinilai Akan Mematikan Koperasi dan LKM Milik Masyarakat
Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian jadi di sebuah usaha konveksi milik Enca di Curug, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/3/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menyebutkan, rencana kebijakan holding ultra mikro bakal mematikan Koperasi dan semua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) milik masyarakat.

Koordinator Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro Suroto menerangkan, kebijakan tersebut hanya akan memunculkan penyeragaman (monokulturisasi) kelembagaan keuangan, di mana peran yang dominan nantinya akan muncul dari lembaga keuangan milik pemerintah saja.

“Kebijakan tersebut akan berdampak mematikan lembaga keuangan milik masyarakat semacam Koperasi, LKM, maupun Baitul Mal Waltamsil yang selama ini telah bergerak melayani kelompok mikro,” ucapnya nelalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (21/6/2021). 

Pakar Koperasi dan UMKM tersebut juga menyatakan pemerintah seharusnya melihat dan memperhatikan lembaga keuangan mikro milik masyarakat yang sudah hidup dan eksis sejak lama sebagai instrumen penting dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil.

"Lembaga keuangan seperti ini, tetap mampu bertahan hidup meski tanpa bantuan dan fasilitas kebijakan pemerintah," ucapnya.

Misalnya Koperasi Kredit (Credit Union) yang sejak tahun 1970 hingga saat ini mampu memberikan akses manfaat bagi 3,2 juta anggota, dengan nilai aset tabungan sebesar Rp36 triliun.

“Padahal mereka harus bersaing dengan bank dan BUMN yang mendapat berbagai fasilitas istimewa dalam bentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Dana Penempatan dan Modal Penyertaan pemerintah, lembaga jaminan kredit, serta dana talangan (bailout) ketika bangkrut,” ucapnya.

Jika holding ultra mikro sampai terbentuk, lanjutnya, dikhawatirkan masyarakat kecil akan semakin kesulitan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi mereka saat dilanda krisis ekonomi.

"Sebab, masyarakat tidak akan memiliki opsi lain untuk mendapatkan akses kredit selain dari pilihan yang disediakan holding ultra mikro," tegasnya.

Oleh karena itu, tambah dia, hadirnya rencana holding ultra mikro tentunya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. []