Ekonomi

Kebijakan HET Dinilai Percuma, Tak Mampu Stabilkan Harga Beras

Kebijakan HET Dinilai Percuma, Tak Mampu Stabilkan Harga Beras
Tim satgas pangan polda metro jaya bersama bulog memantau harga beras medium di pasar tomang barat, jakarta, Rabu (21/11/2018). Kegiatan tersebut dalam rangka memantau stabilitas harga beras medium yang dijual dipasaran. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif dalam menekan harga beras di tingkat konsumen. Kebijakan HET yang diterapkan sejak September 2017 tidak membuahkan hasil manis karena terbukti harga beras selalu lebih tinggi dari HET.

Harga beras di pasar ritel Indonesia secara konsisten selalu di atas HET. Sementara HET beras medium ditetapkan sekitar Rp9.450-Rp10.250 per kilogram dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017, harga beras domestik rata-rata antara Januari 2018 sampai Maret 2020 sudah mencapai Rp14.076 per kilogram.

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, kesenjangan antara HET dan harga pasar akan merugikan para pelaku usaha. Kalau pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti harga HET dengan menekan margin, maka dikhawatirkan tidak ada pelaku pasar yang akan menjual beras domestik. Hal ini akan berdampak pada berhenti berproduksinya petani gabah.

Dampak selanjutnya adalah bukan tidak mungkin penggilingan menengah juga akan berhenti berproduksi. Masalah-masalah ini akhirnya pada akhirnya akan merusak perdagangan beras di tanah air.

“Langkah yang perlu dipastikan saat ini bukan fokus pada penyerapan dan penetapan HET lagi, tetapi bagaimana membantu petani meningkatkan produktivitas di tengah berbagai tantangan yang ada pada sektor pertanian, seperti perubahan iklim dan pandemi Covid-19, sehingga memastikan bahwa jumlah produksi domestik dapat meningkat dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar,” jelas Felippa lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Felippa menambahkan, kebijakan HET juga dikhawatirkan akan dapat memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Idealnya, lanjut Felippa, pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan HET.

Rantai distribusi beras yang panjang memunculkan berbagai biaya tambahan yang harus diredam di titik akhir sebelum akhirnya beras sampai ke tangan konsumen. Selain harga jual yang rentan tidak stabil, konsumen juga dihadapkan pada risiko mengonsumsi beras yang tidak berkualitas karena memungkinkan adanya upaya percampuran yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menekan kerugian.

Untuk di sisi hilir, pemerintah sudah seharusnya membuka mekanisme impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras tanah air dan juga untuk menahan tingginya harga di pasar yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Saat ini pemerintah tidak bisa memenuhi jumlah seluruh permintaan beras dengan harga yang terjangkau.

Permasalahan beras Indonesia secara umum, lanjutnya, adalah tidak sebandingnya jumlah permintaan (demand) dengan penawaran (supply). Cepatnya laju penambahan penduduk tidak diimbangi dengan memadainya jumlah ketersediaan beras.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu