Ekonomi

Kebijakan Harga Gas US$6 Dinilai Biang Kerok Kinerja PGN Ambruk

Analis pasar modal menilai kinerja PGN buruk selain dari penurunan konsumsi gas juga akibat kebijakan penetapan harga gas bumi US$6 per MMBTU kepada industri.


Kebijakan Harga Gas US$6 Dinilai Biang Kerok Kinerja PGN Ambruk
Pekerja sedang meneliti rangkaian pipa gas bumi, fasilitas produksi dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). (MIGASREVIEW.COM)

AKURAT.CO Analis pasar modal menilai kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang memburuk selama 2020 selain dari penurunan konsumsi gas akibat pandemi Covid-19 juga dipengaruhi kebijakan penetapan harga gas bumi US$6 per MMBTU kepada industri tertentu sejak April 2020.

"Masuk akal jika kerugian PGN akibat harga gas US$6 per MMBTU bisa mencapai US$100 juta. Karena mayoritas pengguna gas PGN adalah penerima manfaat harga gas itu. Sementara pemerintah tidak memberikan insentif ataupun subsidi sesuai yang diamanatkan dalam regulasi. Situasi sangat merugikan PGN, termasuk investornya di pasar modal," jelas analis pasar modal dari Finvesol Consulting Fendi Susiyanto dilansir dari Antara, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Fendi mengatakan dari kaca mata investor, salah satu hal penting yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan investasi saham adalah melihat model bisnis (business model) dengan potensi margin yang menguntungkan. Hal itu menjadi faktor pendorong nilai perusahaan akan meningkat jangka panjang.

Secara model bisnis, lanjut Fendi, PGN sebenarnya merupakan emiten dengan fundamental dan prospek bisnis yang menarik. Sebagai inisiator dan pengembang infrastruktur gas bumi, PGN saat ini menguasai lebih dari 80 persen jaringan gas bumi di seluruh Indonesia.

Namun, dari total produksi gas nasional sebanyak 6.889 BBTUD, PGN mentransportasikan gas sebesar 1.930 BBTUD, sekitar 28 persen dan baru mengalirkan niaga gas sekitar 900 BBTUD atau sekitar 15 persen.

"Sayangnya sebagai anak usaha BUMN, PGN mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan BUMN. Dengan komponen harga jual dipatok US$6, sementara komponen biaya realitasnya lebih tinggi. Tanpa memperoleh subsidi maka kerugian sulit untuk dihindari," katanya.

Fendi mencontohkan perlakuan berbeda pemerintah terhadap PT PLN (Persero) yang mendapatkan subsidi listrik. Bahkan, sejak 2015 beberapa BUMN konstruksi mendapatkan suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk mengembangkan berbagai infrastruktur. Sementara kepada PGN, yang selama ini mengembangkan infrastruktur gas bumi sebagai energi untuk mengurangi energi impor, tak ada bantuan dari pemerintah.

Menurut Fendi, jika alasannya sebagian saham PGN dimiliki asing, hal itu tidak masuk akal. Dikotomi asing dan nonasing ini tidak positif untuk mendorong pasar modal Indonesia semakin atraktif. Karena banyak BUMN yang mendapat PMN triliunan rupiah, sahamnya di pasar modal juga dikuasai oleh investor asing.

Secara umum, Fendi menghitung harga saham perusahaan berkode PGAS ini secara fundamental dari price to value bagus sekali. Namun, dari price to earning ratio justru negatif.

Sumber: Antara

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co