AKURAT.CO, Kabar kocok ulang menteri terus mengelinding. Bahkan kabarnya kian santer menjelang Rabu Pon 1 Februari karena biasanya reshuffle diumumkan Presiden Jokowi bersamaan dengan momen hari pasaran Jawa tersebut.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arus Sani mengungkapkan kebiasaan lain Presiden Jokowi ketika akan mengocok ulang kursi menteri khususnya menteri dari partai politik.
Biasanya, kata dia, Jokowi terlebih dahulu memanggil para ketua umum partai politik jika ingin melakukan perombakan kabinet.
baca juga:
"Kalau mengacu pada reshuffle baik pada Pak Jokowi periode pertama kemudian sebelum ini, biasanya itu disampaikan kepada parpol yang bersangkutan menjelang mepet dengan pengumuman itu dilakukan," kata Arsul saat ditemui awak media di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Selain itu Arusl mengatakan, partai-partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi pada umumnya tidak akan mengeluh, jika kursi menterinya dirombak.
Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, sejak awal partai koalisi sudah berkomitmen bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Partai-partai itu semua percaya bahwa bagaimanapun Presiden Jokowi tentu tetap akan menjaga keseimbangan semuanya," ungkap Arsul.
Tak sampai disitu, Arsul menuturkan, sampai detik ini PPP belum diajak Presiden Jokowi ngobrol soal reshuffle kabinet.
Sikap PPP, kata dia, sudah jelas, menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Arsul juga yakin menteri dari PPP tidak akan dikurangi dan bahkan dia berharap PPP kembali diberi jatah menteri.
"Jadi kalau misalnya PPP punya 1 menteri, satu Wamen Insyaallah nggak kemudian berkurang, kalau ngarep bertambah, iya tapi itu kan sekali lagi kita kembalikan kepada beliau presiden kita, kita menunggu saja. Berharap tentu boleh, wong berharap itu tidak dilarang kok," tegas Arsul.
Namun sayangnya, ia tak bisa memastikan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga dengan Plt PPP Mardiono terkait dengan reshuffle kabinet.
"Saya kira presiden itu tentu akan mempertimbangkan semua hal, semua kepentingan juga ya. Nah apakah ada hubungannya atau tidaknya, saya kira itu yang bisa jawab Presiden, kan kemarin Presiden sudah menjawab dan jawabannya kan simpel mau tahu aja gitu kan," tutup Arsul.
Reshuffle Rabu Pon
Presiden Jokowi besar kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu Pon besok. Sinyal kocok ulang kursi menteri dilakukan Jokowi pada 1 Februari 2023 disampaikan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
"Insya Allah kalau tidak ada aral melintang. Ya, jadi prinsipnya kita menunggu Rabu besok mudah-mudahan tidak ada aral melintang, ada ketetapan hati untuk perombakan kabinet atau pergeseran yang tentu saja itu menjadi hak prerogatif presiden," kata Ngabalin.
Meski begitu, Ngabalin tidak tahu soal jumlah dan pos kementerian mana yang dirombak.
"Nah itu yang kita tidak tahu," jawabnya.
Pastinya, kata Ngabalin, pergantian menteri untuk kepentingan meningkatkan kinerja pemerintah.
"Kan sisa dua tahun, (menteri) benar-benar bisa mengalokasikan waktu dengan baik, bisa full time, bisa melaksanakan tugas-tugas penting membantu presiden dan wakil presiden,"
Ngabalin mengatakan tidak perlu melihat alasan politis jika benar dilakukan pergantian menteri. Hal ini dia sampaikan menjawab pertanyaan apakah menteri yang sibuk kampanye Pilpres masuk daftar reshuffle.
"Tidak masuk ke aras situ (menteri sibuk kampanye pilpres). Clear atas pertimbangan kinerja. Kalau kita (kaitkan dengan) isu-isu capres sangat sumir," katanya.[]
