News

Kebakaran Kilang Minyak Terjadi lagi, DPR Minta Evaluasi Manajemen Subholding Pertamina

Adanya insiden kebakaran yang kedua kalinya ini, menurut Abdul Hakim seolah memberi sinyal ketidakberesan dalam tubuh manajemen


Kebakaran Kilang Minyak Terjadi lagi, DPR Minta Evaluasi Manajemen Subholding Pertamina
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih dalam interupsi saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-VI Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/3/2021) (DOK. DPR RI)

AKURAT.CO Kebakaran terjadi di area kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (11/6/2021) pukul 19.45. Salah satu tanki yang berisi benzene di area kilang itu terbakar.

Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang milik Pertamina yang mengolah minyak mentah dengan kapasitas 270 ribu barel per hari. Kilang Cilacap ini memiliki 200 tangki untuk menampung minyak mentah (crude) yabg akan diolah, gas, serta BBM hasil pengolahan minyak mentah.

Kebakaran kilang milik pertamina ini adalah kedua kalinya dalam waktu kurang dari tiga bulan. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 di Kilang   Minyak Pertamina yang ada di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

Kilang Cilacap dan Balongan beroperasi dibawah kendali Subholding Pertamina bidang refinery dan petrochemical yaitu PT. Kilang Pertamina International. Dengan adanya insiden kebakaran yang kedua kalinya ini, seolah memberi sinyal ketidakberesan dalam tubuh manajemen. Hal ini disampaikan Abdul Hakim Bafagih, Anggota DPR RI Fraksi PAN. 

“Ini sudah yang kedua kalinya, dan hanya hanya dalam kurun waktu tidak sampai tiga bulan. Dan keduanya dibawah manajemen yang sama yaitu PT Kilang Pertamina Internasional. Kejadian serupa yang terulang ini mengindikasikan adanya kinerja menajemen yang tidak beres”. Tegas Abdul Hakim menanggapi kebakaran kilang Cilacap ini.

Anggota DPR asal Jawa Timur ini menganggap insiden kebakaran yang menimpa Pertamina merupakan bagian tak terpisahkan dari buruknya manajemen dan sudah selayaknya manajemen pertamina dirombak. Lebih lanjut, Abdul hakim mendorong Menteri BUMN dan Direktur Pertamina mengevaluasi manajemen PT. Kilang Pertamina Internasional. Karena setelah Pertamina membentuk sistem Holding dan Subhonding, Pertamina sebagai holding (induk perusahaan) memberi independensi kepada masing-masing  subholding-nya untuk melakukan aksi korporasinya.

PT. Kilang Pertamina Internasional yang menjadi salah satu subholding terbukti berkinerja buruk setelah dua kali kebakaran terjadi pada dua area kilang minyaknya. Seharusnya PT Pertamina (Persero) gerak cepat untuk mengevaluasi para direkturnya. Tanpa menunggu reaksi dari Menteri BUMN yang mungkin akan lebih tegas lagi seperti yabg telah dilakukan pada BUMN-BUMN lain yang bermasalah.

“Tidak perlu lah Pak Erick Thohir yang turun tangan. Karena insiden ini sudah yang kedua kalinya seharusnya PT Pertamina lebih serius dan tegas dalam mengevaluasi perusahaan subholdingnya. Apalagi, penyelidikan pada insiden kebakaran Kilang Balongan maret lalu telah ditemukan indikasi tindak pidana. Artinya ini masalah serius dalam tubuh manajemen. Tegas Abdul Hakim.

Anggota DPR yang juga Presiden Presik Kediri ini juga mendorong PT.Pertamina melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Audit K3) dan melaporkan hasil audit itu ke komisi VI DPR RI dalam waktu dekat. 

“Audit K3 harus dilakukan secepatnya dan jangan nunggu sampai terjadi korban jiwa lagi. Dan yang tak kalah penting juga jangan sampai supply BBM kita terganggu. Komisi VI DPR akan memantau terus perkembangannya”. Tutup Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya.[]