News

Kawat Berduri dan Water Barier Mulai Dipasang di Kawasan Patung Kuda Jelang Demo Buruh 21 Mei 2022

Kawat berduri tersebut diperkirakan mencapai  lima sampai sepuluh meter


Kawat Berduri dan Water Barier Mulai Dipasang di Kawasan Patung Kuda Jelang Demo Buruh 21 Mei 2022
Personel Satuan Brimob mulai memasangkan kawat duri di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/5/2033) sekitar pukul 12.00 WIB. (AKURAT.CO/Anisha Aprilia)

AKURAT.CO, Personel Satuan Brimob mulai memasangkan kawat duri di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/5/2033) sekitar pukul 12.00 WIB.

Kawat berduri tersebut diperkirakan mencapai  lima sampai sepuluh meter. Tak hanya kawat berduri, polisi juga memasang water barier raksasa. Pemasangan kawat berduri dan water barier ini berguna untuk pengamanan saat aksi unjuk rasa hari ini.

Untuk diketahui, sejumlah elemen mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak.

baca juga:

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta memperkirakan akan ada 1.500 buruh yang mengikuti aksi unjuk rasa hari ini.

Sejumlah buruh itu akan membawa 14 tuntutan diantaranya.

1. Hentikan pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.

3. Turunkan harga (BBM, minyak goreng, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN, dan TOL).

4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.

5. Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan penyediaan pangan gratis untuk masyarakat).

6. Sahkan UU Pembantu Rumah Tangga dan berikan perlindungan bagi buruh migran.

7. Wujudkan reforma agrarian sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.

8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

10. Tolak Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

11. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja pemerintahan non PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), serta pengemudi/driver online, dan lain-lain.

12. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem magang.

13. Stop upah murah, berlakukan upah layak nasional.

14. Hapuskan kekerasan berbasis gender di dunia kerja lewat ratifikasi Konvensi ILO 190.[]