News

Kasus Vaksin untuk Crazy Rich, Ombudsman: Ini Fenomena Buruknya Database Nakes

Ombudsman Jakarta mengkritik keras kasus crazy rich Jakarta Utara Helena Lim yang ikut menerima vaksin Covid-19 tahap pertama untuk nakes


Kasus Vaksin untuk Crazy Rich, Ombudsman: Ini Fenomena Buruknya Database Nakes
Helena Lim ketika menerima vaksin tahap pertama (Screenshoot)

AKURAT.CO, Ombudsman Jakarta Raya mengkritik keras kasus crazy rich Jakarta Utara Helena Lim yang ikut menerima vaksin Covid-19 tahap pertama yang diperuntukkan bagi tenaga medis di Jakarta.

Helena Lim disinyalir tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan di DKI bahkan belakangan beredar isu bahwa dia hanya seorang selebgram. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sibuk menggelar investigasi terkait hal ini.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho, mengatakan, kasus ini bisa terjadi lantaran buruknya sistem pendataan tenaga medis di Jakarta, dan buruknya distribusi vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota.

“Ada potensi bahwa ini merupakan fenomena puncak gunung es terkait buruknya database nakes dan alur distribusi vaksin bagi nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta,” kata Teguh ketika dikonfirmasi Kamis (11/2/2021). 

Kasus crazy rich Jakarta Utara Helena Lim ini menjadi viral di media sosial beberapa hari  belakangan.  Dalam video yang  beredar  Helana bersama koleganya menujukan  surat panggilan untuk menerima vaksin  Covid-19 di Puskemas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, namun  banyak kalangan yang menduga surat keterangan itu  bisa saja palsu.

"Kami menyayangkan lolosnya selebgram Helena Lim dan koleganya yang memperoleh vaksin di Puskemas Kebon Jeruk hanya dengan bermodalkan surat keterangan sebagai mitra salah satu Apotik di Jakarta," ujarnya.

Teguh mengaku, Ombudsman Jakarta Raya segera memanggil Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan untuk mengusut kasus ini melalui mekanisme pemeriksaan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

“Pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, namun lebih ditujukan pada upaya perbaikan yang perlu dilakukan jika ada celah dalam database dan mekanisme distribusi vaksin sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Jika pada tahap pertama distribusi vaksin dengan sasaran  penerima di lingkup yang sangat kecil saja sudah ada masalah  seperti ini, Teguh khawatir penyaluran tahap berikutnya juga turut bermasalah karena sistem pendataan yang buruk.