News

Kasus TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Targetkan Akhir Juli Rampung

Dalam beberapa hari, Tim Pemantauan dan Penyelidikan kasus TWK pegawai KPK meminta pandangan ahli.


Kasus TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Targetkan Akhir Juli Rampung
Komisioner KPK Choirul Anam (Istimewa)

AKURAT.CO, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI masih mendalami dugaan pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhir Juli 2021 ditargetkan rampung.

"Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, dan informasi tersebut segera dirampungkan pada akhir Juli 2021, mengacu pada situasi dan kondisi pandemi COVID-19," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dalam beberapa hari ini, Tim Pemantauan dan Penyelidikan kasus TWK pegawai KPK meminta pandangan ahli.

Hari Kamis (22/7/), ahli yang dimintai keterangan adalah ahli hukum tata negara yang dilakukan secara virtual.

Pendalaman keterangan ahli guna memperkuat konsep, hukum dan konsekuensi kewenangan, hirarki kelembagaan dan kepatuhan terhadap hukum.

"Hal ini merupakan bagian dari tata kelola suatu negara hukum," tutur Chairul.

Sebelumnya, pada Rabu (14/7/2021), Komnas HAM telah meminta keterangan dari Ahli Hukum Administrasi Negara.

"Dari pendalaman tersebut, kami memperoleh pendapat ahli terkait skema karakter dasar alih status, kewenangan, prinsip dasar administrasi negara, dan pendekatan holistik dalam makna perundang-undangan dan prosedur administrasi hukum," kata Anam.

Anam berharap pemberian pendapat ahli dapat memperkuat kerangka analisis dari laporan penyelidikan Tim. Komnas juga telah meminta keterangan ahli di bidang psikologi.

Penggalian keterangan dari ahli psikologi ini untuk menemukan gambaran terkait prinsip dasar penilaian, metode dasar prinsip kerja wawancara.

Pada Selasa (22/6/2021) lalu, Komnas telah meminta keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana soal proses pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Bima menjelaskan, pelaksanaan TWK merupakan hasil kolaborasi banyak instansi lain, seperti Dinas Psikologi AD, Inteliejen AD, BNPT dan BIN.

"Jadi, itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK," kata Bima saat Konferensi Pers di Komnas HAM, Selasa (22/6/2021).

Anam mengatakan, sampai saat ini tim penyidik sudah menemukan titik terang terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merugikan puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[]