News

Kasus Tambang Ilegal Bulusari Segera Disidangkan

Kasus Tambang Ilegal Bulusari Segera Disidangkan
Ilustrasi illegal mining (Sumber Foto: GoRiau)

AKURAT.CO, Kasus illegal mining atau penambangan ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dengan tersangka bos tambang pasir dan batu (sirtu) berinisial AT bakal segera disidangkan. Persidangan segera digelar setelah penyidik Bareskrim Mabes Polri melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan Jemmy Sandra mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan tahap dua kasus penambangan ilegal di Bulusari pada Kamis 22 September 2022. Penyerahan tersangka dan barang bukti dihadiri Jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung dan sejumlah penyidik dari Bareskrim Mabes Polri.

"Penyerahan tersangka dan barang bukti membutuhkan waktu yang lama karena tim Jaksa harus melakukan pengecekan satu per satu barang bukti," kata Jemmy kepada media.

baca juga:

Disampaikan Jemmy, barang bukti dalam perkara adalah 27 dump truck dan dua stonecrusher. Jemmy mengatakan barang bukti karena jumlahnya banyak akan dititipkan di Rubasan. 

"Jadi kami teliti betul. Untuk sementara tersangka dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari," katanya.

Setelah ini, kata Jemmy, penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Bangil.

Ia menyebut tersangka AT diduga kuat dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin di Desa Bulusari yang mengakibarkan kerusakan lingkungan hidup dan mencemari lingkungan.

AT diduga melanggar UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. AT juga melanggar undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Jemmy menerangkan, ada beberapa pertimbangan sehingga jaksa menahan tersangka. Pertama, tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun sehingga dapat dilakukan penahanan.

"Kemudian, tersangka juga pernah ditahan oleh penyidik kepolisian, dan ketiga mengantisipasi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau mempersulit proses persidangan," demikian kata Jemmy Sandra.[]