News

Kasus Suap Rahmat Effendi, KPK Panggil Sekda Kota Bekasi

KPK memanggil 10 saksi perkara kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.


Kasus Suap Rahmat Effendi, KPK Panggil Sekda Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/1/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 saksi perkara kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Di antara saksi yang bakal diperiksa adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati. Ke-10 saksi diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Rahmat Effendi alias Pepen.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Senin (17/1/2022) siang.

baca juga:

Selain Reny Hendrawati, saksi lain yang diperiksa adalah Intan selaku karyawan swasta; Heryanto selaku Kabid Pertanahan Disperkimtan Pemkot Bekasi; Makhfud Syaifudin selaku Camat Rawalumbu Kota Bekasi.

Selanjutnya, Nurcholis selaku Kepala BPBD Kota Bekasi; Lisda selaku Kasi BP3KB Kota Bekasi; Sherly selaku Bagian Keuangan PT Hanaveri Sentosa dan PT Kota Bintang Rayatri; Giyarto selaku PPK; Andi Kristitanto selaku ajudan Wali Kota Bekasi; dan Tita Listia selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 9 tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan yang melibatkan tersangka Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Tersangka itu adalah para pemberi suap Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Sementara para penerima suap, yakni Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Berdasarkan temuan KPK, Pepen diduga menerima uang lebih dari Rp7,1 miliar.