News

Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Buka Peluang Periksa Fahri Hamzah

Fahri sendiri sudah menyatakan bahwa dirinya siap menjadi tersangka dalam kasus tersebut


Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Buka Peluang Periksa Fahri Hamzah
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus korupsi izin ekspor bibit lobster atau benur yang menempatkan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai terdakwa. KPK membuka peluang memanggil Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Pemanggilan itu seiring dengan mencuatnya nama Fahri dalam persidangan kasus itu. Karenanya, tidak mustahil Fahri juga bakal diminta keterangan. 

"Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali. Apakah selanjutnya masuk, akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan, nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," kata Plh Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta, kemarin, Kamis (17/6/2021). 

Dia memastikan bahwa lembaga antirasuah itu bakal menindaklanjuti setiap informasi atau data yang diperoleh terkait suatu perkara. Termasuk juga informasi yang terkuak dalam persidangan. 

Tetapi, kata dia, pihaknya tentu tidak akan gegabah. Sebab, pemanggilan tersebut tentu harus dilakukan dengan hati-hati. Sebelum memutuskan untuk memanggil, pihaknua bakal meminta analisa tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

"Barulah nanti akan ditentukan apakah ini hanya dipanggil dalam proses persidangan atau dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu kembali kepada situasi yang kita dapatkan berdasarkan informasi-informasi tersebut," katanya. 

Dia mengatakan, saat proses penyidikan berlangsung, pihaknya belum membutuhkan pemanggilan terhadap Fahri untuk diperiksa. Hal itu lantaran keterangan Waketum Partai Gelora itu dinilai belum relevan dengan perkara yang sedang disidik. Namun, setelah muncul dalam proses persidangan, pihaknya menunggu analisis tim JPU untuk menentukan langkah berikutnya. 

"Sekali lagi yang saya maksudkan dengan menunggu JPU tadi, sering kali keterangan yang disampaikan dalam proses penyidikan itu sedikit banyak bisa sama, artinya total 100 persen sama, tetapi bisa saja ada tambahan bahkan mungkin akan terjadi pengurangan. Nah kalo misalkan ada tambahan ini yang tahu adalah jaksa penuntut umum, karena beliau lah yang mengalami proses persidangan itu," katanya.

Terkait hal ini, Fahri Hamzah sendiri sudah merespon adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi benur dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Fahri Hamzah mengatakan, dia siap menjadi tersangka apabila terpenuhi buikti-bukti atas keterlibatan dirinya di kasus tersebut.

“Demi kepastian hukum, Saya bukan saja harus mau tapi harus rela jadi tersangka KPK RI jika itu hasil sebuah penemuan bukti awal yang valid. Gak usah takut, saya gak akan lari. Ini tanah tumpah darah saya. Asalkan saya diberi hak membela diri secara terbuka di depan mahkamah,” ujar Fahri Hamzah, Rabu (16/6/2021).

Sebelumnya, dalam persidangan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) mengungkapkan fakta baru terkait keterlibatan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah. Perusahaan yang terafiliasi dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu diduga ikut serta dalam pekerjaan ekspor benur.

Nama Fahri muncul ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti elektronik berupa percakapan pesan singkat antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dengan staf khususnya yang bernama Safri.[]