News

Kasus Pencucian Uang Adelin Lis Siap Dituntaskan, 'Si Raja Rimba' Bisa Jatuh Miskin

Terpidana kasus pembalakan liar hutan dan korupsi Adelin Lis siap-siap menghadapi kelanjutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


Kasus Pencucian Uang Adelin Lis Siap Dituntaskan, 'Si Raja Rimba' Bisa Jatuh Miskin
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer (Dok. Puspenkm)

AKURAT.CO, Terpidana kasus pembalakan liar hutan dan korupsi Adelin Lis siap-siap menghadapi kelanjutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan akan mendorong semua kasus Adelin Lis diproses hukum. Termasuk kasus TPPU yang diusut penyidik kepolisian.

"Sebagaimana kita ketahui tindak pidana pencucian uang (Adelin Lis) ditangani Polda Sumatra Utara, kita akan koordinasi," kata Leo pada Sabtu (19/6/2021) malam.

Diketahui, Adelin Lis melakukan penebangan hutan secara ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kala itu, Adelin Lis jadi Direktur Keuangan atau Umum PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) dan PT Inanta Timber.

Lalu Adelin Lis bersama-sama Direktur Utama (Dirut) Oscar Sipayung, Direktur Produksi dan Perencanaan Washington Pane, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000-2002 Sucipto L. Tobing, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2002-2006 Budi Ismoyo,  terlibat kasus dugaan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang merugikan negara.

PT KNDI mendapat fasilitas pengusahaan hutan --sekarang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) seluas 58.590 hektare di kawasan hutan Sungai Singkuang-Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Namun, lanjut Leo, pada tahun 2000 hingga 2005, tanpa hak dan izin telah melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebang di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT KNDI. Pemungutan hasil hutan kayu itu sama sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Sebelum perkaranya disidangkan, Adelin Lis sempat kabur dan masuk dalam DPO pada 29 Juni 2006.

Adelin Lis pada 8 September 2006, ditangkap pihak Imigrasi Cina saat hendak memperpanjang paspor.

Namun, Adelin Lis kabur setelah berpura-pura sakit dan minta diantarkan ke rumah sakit di Sino Germany, Cina. Namun itu hanya kedok. Puluhan gengster diduga dari pihak Adelin Lis memukuli 4 orang staf KBRI Beijing, sehingga Adelin Lis berhasil kabur.

Adelin Lis akhirnya kembali ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Perkara Adelin Lis kemudian bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Adelin Lis dihukum 10 tahun penjara serta membayar denda Rp1 miliar. Namun Majelis hakim PN Medan memvonis bebas Adelin Lis pada 5 November 2007.

Besoknya, Adelin Lis sudah tidak berada di Indonesia. Lalu pada tanggal itu juga, Polda Sumut menetapkan Adelin Lis sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencuican Uang (TPPU).

Setelah dinyatakan bebas, JPU lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan Adelin Lis terbukti bersalah melakukan pembalakan liar. Tak terima vonis tersebut, Adelin Lis kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Tanggal 14 Januari, MA telah mengeluarkan putusan di mana menolak PK dari pemohon PK, yaitu saudara Adelin Lis," ungkap Leo. []

Arief Munandar

https://akurat.co