Rahmah

Kasus Nikah Beda Agama di Surabaya, Ketua MUI: Sama Saja Legalkan Kumpul Kebo

melegalkan pernikahan beda agama yang berdalih untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghindari kumpul kebo justru melagalkan kumpul kebo itu sendiri


Kasus Nikah Beda Agama di Surabaya, Ketua MUI: Sama Saja Legalkan Kumpul Kebo
Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis (mui.or.id)

AKURAT.CO Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyebutkan bahwa melegalkan pernikahan beda agama yang berdalih untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghindari kumpul kebo justru melagalkan kumpul kebo itu sendiri.

Hal ini sebagai respons atas kasus pernikahan pasangan beda agama yang permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan dianggap sebagai "terobosan" bagi pernikahan beda agama di Indonesia.

“Padahal saat yang bersamaan dia melanggar hukum yang ada, tidak memenuhi HAM dan melegalkan kumpul kebo,” kata Cholil Nafis melalui keterangan tertulis saat dihubungi AKURAT.CO, Selasa (28/6/2022).

baca juga:

Pria kelahiran 1 Juni 1975 itu menyampaikan, putusan untuk mengizinkan perkawinan beda agama ini ditetapkan dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, dengan alasan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dan menghindari kumpul kebo.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di bagian bab Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutnya Keturunan Pasal 10 dikatakan, “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

“Sementara ketentuan undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa sahnya apabila sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini jelas tidak sesuai ajaran agama Islam yang melatang menikah beda agama,” terang Cholil Nafis.

Di Indonesia, lanjut Cholil Nafis, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

“Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama,” ucapnya.

Kemudian, papar Cholil Nafis, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.