News

Kasus Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Jaksa Agung ST Burhanuddin menuturkan, LCW berperan sebagai Penasihat Kebijakan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI).


Kasus Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka
Tersangka kasus minyak goreng Lin Che Wei (Dok. Kejagung)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka dalam kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya atau kasus minyak goreng. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin menuturkan, LCW berperan sebagai Penasihat Kebijakan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI).

"Adapun satu orang tersangka yang dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (17/5/2022).

baca juga:

Kejaksaan langsung menahan LCW di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan, sejak 17 Mei 2022 sampai 5 Juni 2022.

Burhanuddin menjelaskan, LCW bersama-sama dengan tersangka Indrasari saat itu sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

LCW dijerat melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya,Kejagung telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, lalu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SM, dan General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas PTS.

Perbuatan para tersangka melanggar tiga ketetentuan, yakni Pasal 54 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 tentang domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), serta Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, jo Bab II huruf C angka4 huruf c Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teksnis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Oil, dan UCO. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.[]