News

Kasus Meme Stupa Borobudur Naik Penyidikan, Roy Suryo Janji Kooperatif 

"Saya selaku warga negara yang baik dan mengerti hukum mengapresiasi upaya kepolisian untuk mengusut tuntas kasusnya.."


Kasus Meme Stupa Borobudur Naik Penyidikan, Roy Suryo Janji Kooperatif 
Roy Suryo (Twitter/@KRMTRoySuryo2)

AKURAT.CO, Polisi telah menaikkan status kasus unggahan meme Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan. 

Sebagai terlapor, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengaku akan bersikap kooperatif untuk membantu kepolisian dalam penyidikan kasus. 

"Saya selaku warga negara yang baik dan mengerti hukum mengapresiasi upaya kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," kata Roy Suryo, Kamis (30/6/2022). 

baca juga:

Dengan demikian, penyidik bisa segera mengetahui pelaku sebenarnya dalam kasus penistaan agama tersebut.

"Kenaikan status perkara ke penyidikan adalah benar, dalam rangka menyidik siapa-siapa pelaku sebenarnya secara hukum," kata dia.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan dua laporan kasus meme stupa Candi Borobudur terhadap Roy Suryo telah naik ke tahap penyidikkan. 

Laporan pertama dibuat oleh perwakilan umat Budha bernama Kurniawan Santoso ke Polda Metro Jaya yang teregister dengan nomor LP/B/3042/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 20 Juni 2022. 

Laporan kedua dibuat oleh Kevin Wu ke Bareskrim Polri. Namun, laporan ini kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/0293/VI/2022/SPKT/BARESKRIM tertanggal 20 Juni 2022. Roy dilaporkan atas Pasal 45 A (2) jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 156a KUHP.

"Artinya dua laporan polisi itu telah dipelajari dan juga dilakukan pemeriksaan, dinaikkan yang statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena telah memenuhi adanya unsur pidana di dalamnya," kata Zulpan kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).

Dalam dua laporan itu, Roy dilaporkan terkait Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156A KUHP.[]