News

Kasus Mantan Penyidik KPK Bukti Mafia Peradilan Eksis di KPK

Terdapat unsur permufakatan jahat untuk merintangi penyidikan di KPK


Kasus Mantan Penyidik KPK Bukti Mafia Peradilan Eksis di KPK
Gedung KPK (AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyimpulkan permainan mafia peradilan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar adanya.

Hal tersebut bisa dilihat dari konstruksi perkara suap M Syahrial dan eks penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju, serta putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Petrus Selestinus mengatakan, kasus Syahrial dan Robin yang menyeret politisi serta Lili terdapat unsur permufakatan jahat untuk merintangi penyidikan di KPK.

“Kuat dugaan dia dengan mudah melakukan permufakatan jahat dengan Robin Pattuju dan M Syahrial serta Lili untuk menghalangi penyidikan beberapa kasus korupsi di KPK,” ungkap Petrus dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Namun demikian, Petrus melihatKPK tidak fokus pada unsur permufakatan jahat praktik mafia hukum ini. Sebab dua dari tiga nama tersebut tidak ditindak tegas meskipun dalam konstruksi kasus suap Robin dan putusan Dewas KPK menunjukkan praktik mafia peradilan yang harus diamputasi dari badan yang dikomandoi Firli Bahuri cs. 

Dia meyakini, sang politisi memiliki peran sentral dalam kasus suap penyidik KPK ini karena memfasilitasi pertemuan Syahrial dengan Robin sehingga terjadi suap pengurusan perkara namun statusnya masih sebatas saksi.

“Diduga telah terjadi permufakatan jahat untuk korupsi, suap, merintangi penyidikan kasus di KPK, dalam pertemuan itu. Bahkan terjadi tindak pidana secara berbarengan (samenloop),” beber Petrus.

Petrus menyebut, sejatinya Syahrial dan Robin patut dijerat dengan pasal berlapis yaitu permufakatan jahat (Pasal 15 UU Tipikor), memberi atau menerima suap (Pasal 5-14 UU Tipikor) dan bertemu pihak yang berperkara (Pasal 36 UU KPK Jo Pasal 55 KUHP).

Namun dalam konstruksi kasus Syahrial dan Robin, KPK hanya mendakwa keduanya hanya dijerat dengan pasal suap.

“Ini suatu malapetaka bagi KPK di masa yang akan datang, karena terkesan melindungi pelaku korupsi,” ujarnya.

Petrus turut menyinggung lemahnya sanksi etik dari Dewas KPK terhadap Lili yang terbukti berkoordinasi dengan pihak yang berperkara.

“Dewas KPK hanya tegas terhadap Robin Pattuju yaitu memberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai KPK, tetapi Dewas KPK bersikap sangat lunak ketika menindak wakil Ketua KPK,” kata Petrus.

Dia menilai, KPK harus menunjukkan konsistensinya dalam memberantas perkara korupsi secara tuntas. Tidak gagap untuk menjerat pejabat negara termasuk unsur pimpinan di institusi sendiri.[]