News

Kasus Korupsi Dana PEN, KPK Periksa 3 Saksi di Polda Sulawesi Tenggara

KPK mengagendakan akan memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengajuan pinjaman dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah 2021.


Kasus Korupsi Dana PEN, KPK Periksa 3 Saksi di Polda Sulawesi Tenggara
Gedung KPK (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan akan memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengajuan pinjaman dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah 2021.

Adapun tiga saksi yang akan diperiksa yakni Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara Robert J Maturbongs; PNS Kabupaten Muna Barat Bakhrun L Siharis; dan Wiraswasta Syahrir alias Erick.

"Hari ini (13/5/2022) pemeriksaan saksi TPK pengurusan pinjaman PEN Daerah 2021," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

baca juga:

Ali menjelaskan ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ali juga menyampaikan tim penyidik akan melakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara.

Ali membeberkan para saksi diperiksa untuk dimintai keterangan guna melengkapi informasi dan berkas bukti perkara dalam penyidikan.

Terkait itu, Ali tidak menjelaskan apa saja yang bakal didalami tim penyidik terhadap para saksi yang akan diperiksa pada hari ini. Meski Begitu, KPK saat ini terus mengusut adanya dugaan korupsi pengajuan pinjaman dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021.

Sebelumnya, Kasus ini PEN Daerah merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah.

Andi Merya dan Anzarullah dijerat KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim). Pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dalam pengembangan perkara ini, diduga ada tindak pidana korupsi lain yaitu adanya pemberian dan  penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021," kata Ali. []