News

Kasus Kebocoran Data Penduduk, Menpan-RB Minta DPR Segera Sahkan RUU Data Pribadi

Kasus bocornya data 279 penduduk Indonesia dan dijual di forum peretas online memunculkan desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.


Kasus Kebocoran Data Penduduk, Menpan-RB Minta DPR Segera Sahkan RUU Data Pribadi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (ISTIMEWA)

AKURAT.CO  Kasus bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di forum peretas online memunculkan desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Desakan itu datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

"Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” ujar Menteri Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (24/5/2021). 

Dia mengatakan, RUU ini penting untuk segera disahkan. Sebab, selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

"Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” katanya. 

Untuk diketahui, dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

UU itu lalu diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Sanksi itu tentu belum menimbulkan efek jera. Karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi penting untuk segera disahkan.[]