News

Kasus IUP Batubara Kembali Dibuka, Mantan Pejabat PT Antam Diperiksa Kejagung

Saksi diperiksa berinisial IMS selaku Mantan Vice President Unit Geomin PT. Antam


Kasus IUP Batubara Kembali Dibuka, Mantan Pejabat PT Antam Diperiksa Kejagung
Leonard Eben Ezer (AKURAT.CO/Ainurrahman)

AKURAT.CO, Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun kembali disidik Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung.

Satu saksi diperiksa berinisial IMS selaku Mantan Vice President Unit Geomin PT. Antam, Tbk tahun 2010. 

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer, Rabu (21/4/2021).

Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp91,5 Miliar. Ada enam tersangka yang hingga kini belum ditahan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka tersebut sejak tangga 7 Januari 2019 yang lalu.

Enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, AL selaku Direktur Utama PT Antam, HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, dan MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas International.

Sebagai informasi, kasus IUP Batubara dan jual beli saham di Kabupaten Sarolangun seluas 400 hektar ini diduga merugikan negara lewat PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam).

Kasus ini berawal dari Direktur Utama PT ICR bekerjasama dengan PT TMI selaku Kontraktor dan Komisaris PT TMI Tamarona Mas International (PT TMI) telah menerima penawaran penjualan/pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batu bara atas nama PT TMI.

Lahan seluas 400 hektar yang terdiri dari IUP OP seluas 199 hektar dan IUP OP seluas 201 hektar. Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 hektar (199 hektar dan 201 hektar) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tertanggal 18 November 2010. []

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu