News

Kasus Impor Emas, MAKI Minta KPK Turun Tangan 

Boyamin meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengejar pidana korupsinya


Kasus Impor Emas, MAKI Minta KPK Turun Tangan 
Boyamin Saiman, selaku kuasa hukum mantan manajer Persibara, Lasmi Indaryani memberikan keterangan kepada awak media. ( AKURATCO/Cosmas Copong Beda)

AKURAT.CO, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta penegak hukum mengusut kasus dugaan penggelapan importasi emas seperti diungkap politisi PDIP Arteria Dahlan.

Boyamin meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengejar pidana korupsinya.

"Kasus ini agak berat kalau pakai pasal korupsi karena ini menyangkkut UU khusus Kepabeanan atau UU Minerba. Memang kaitannya seperti pajak yang punya hukum sendiri agak sulit dikenakan pasal korupsi," kata Boyamin kepada AKURAT.CO, Selasa (15/6/2021).

Menurut Boyamin, kasus dugaan dugaan importasi emas itu lebih tepat ditangani KPK dengan dugaan gratifikasi atau suap. Pasalnya, KPK akan lebih mudah menggunakan pasal suap dan gratifikasi dalam prosesnya.

"Itu yang harus dikejar sebenarnya. Dan ini KPK yang bisa melakukan pendalaman. Karena bisa melakukan tracking dan penyadapan," kata Boyamin. 

Meskipun Kejagung pernah menangani perkara dugaan penyalahgunaan kepabeanan yaitu impor tekstil di Batam. Namun kasus tersebut prinsipnya merugikan perekonomian negara karena barang yang dimasukkan dengan cara volume kualitas lebih rendah. 

"Sehingga penerimaan negara menjadi berkurang. Nah ini pada posisi agak berat kalau ditangani di Kejagung. Namun Kejagung bisa belajar dari kasus Batam yang mampu tangani jadi perkara korupsi," terang Boyamin. 

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan penggelapan emas oleh petinggi Cukai di Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

"Ini ada masalah penggelapan, ini ada maling terang-terangan. Saya ingin sampaikan coba diperiksa kepala kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta. Ini terkait impor emas senilai Rp47,1 triliun," kata Arteria dalam rapat bersama Jaksa Agung Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Arteria mengatakan bahwa kasus tersebut telah dilakukan penyelidikan jajaran Inspektorat Bea Cukai. Bahkan telah dinyatakan jika ada kasus penggelapan. Namun hingga saat ini tak ada tindaklanjut. 

Arteria menyebut dalam kasua itu ada indikasi perbuatan manipulasi atau pemalsuan produk emas ketika masuk di Bandara Soetta. Dia menyebut produk emas itu tidak dikenakan biaya pajak. 

"Apa yang dilakukan? Ada indikasi perbuatan manipulasi, pemalsuan, menginformasikan yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor. Potensi kerugian negaranya Rp2,9 triliun. Ini bukan uang kecil di saat kita lagi susah, Pak," katanya.

Jaksa Agung Burhanuddin berjanji akan menindaklanjuti kasus importasi emas tersebut. Jaksa Agung meminta dukungan dari Komisi II DPR RI.

"Mohon dukungannya, syukur-syukur kalau kami punya data agak lengkah yang 8 perusahaan itu," kata Jaksa Agung. []