Ekonomi

Kasus Gagal Bayar, BPKN Pertanyakan Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Asuransi

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang jiwa menjadi sorotan publik belakangan ini


Kasus Gagal Bayar, BPKN Pertanyakan Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Asuransi
Ilustrasi - Asuransi (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang jiwa menjadi sorotan publik belakangan ini. Terlebih dalam sepuluh tahun terakhir rentetan kasus gagal bayar asuransi membuat cemas masyarakat.

Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi, yakni PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia, setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Apalagi kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh,” tutur Ketua BPKN RI Rizal E Halim, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (14/2/2021).

Rizal mengatakan pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas ,Krisis likuiditas yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan juga pada akhir ini PT. Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen.

Untuk itu, BPKN akan terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan. Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

Rizal E Halim pun menegaskan bahwa BPKN mendorong pemerintah untuk merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, guna menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen industri asuransi. Seperti yang telah diamanatkan olehundang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

“Dan juga meningkatkan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumem Sektor Jasa Keuangan,” paparnya.

Diwaktu yang sama Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Firman Turmantara berpendapat kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Firman menambahkan konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi) Pasal 4 huruf d, e, h UUPK jo. Pasal 1 butir 1 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kewajiban bagi penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi apa yang menjadi hak konsumen (Pasal 7 huruf a, f, g UUPK), dimana UUPK sebagai paying hukum perlindungan konsumen.