News

Kasus e-KTP, Jaksa Tuntut Markus Nari 9 Tahun Penjara


Kasus e-KTP, Jaksa Tuntut Markus Nari 9 Tahun Penjara
Mantan anggota DPR RI Komisi II, Markus Nari ditahan KPK. (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Jaksa penuntut umun pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hakim pengadilan Tipikor, Jakarta untuk memvonis terdakwa kasus korupsi e-KTP, Markus Nari dengan hukuman penjara selama 9 tahun.

Selain pidana badan, jaksa juga menutut agar politisi Golkar itu dikenakan pidana denda atas kesalahannya terlibat kasus e-KTP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," ujar Jaksa KPK, Andhi Kurniawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Jaksa berpandangan, beberapa hal yang memberatkan hukuman Markus yakni, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Akibat perbuatan terdakwa bersifat masif yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampak dari perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai dengan sampai dengan saat ini," tutur jaksa.

Selain itu, imbas perbuatan Markus juga dinilai jaksa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Bahkan, Markus juga tidak mengakui perbuatannya sehingga dianggap tidak mau bekerjasama dengan penegak hukum.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersifat sopan di persidangan," tutup jaksa.

Dalam kasus ini, KPK telah lebih dulu memproses 7 orang lainnya yang kini seluruhnya telah berstatus terpidana. Tujuh orang tersebut yakni, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung.

Sementara Markus menjadi satu-satunya tersangka yang masih menjalani proses persidangan dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.[]