News

Kasus Dugaan Pemalsuan Label SNI, Komisi III: Jika Belum Inkracht, Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah


Kasus Dugaan Pemalsuan Label SNI, Komisi III: Jika Belum Inkracht, Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Anggota komisi III DPR RI M. Nasir Djamil saat hadir dalam diskusi akhir pekan di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019). Diskusi ini membahas topik (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan dalam hal pemberitaan, alangkah etisnya mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam menyampaikan informasi terkait proses hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atau, yang populer disebut belum inkracht. 

Hal ini disampaikannya ketika diminta menanggapi kasus hukum tentang dugaan pemalsuan label SNI, yang masih dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Namun, beberapa media massa, sudah menyudutkan pengusaha Kimin Tanoto dengan pemberitaan sepihak, yang kemudian Harmaein Lubis selaku kuasa hukum Kimin Tanoto telah menyampaikan sanggahan dalam membela kliennya tersebut.

"Kalau proses hukum belum inkracht, belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka kedepankan asas praduga tidak bersalah dalam pemberitaan," kata Nasir kepada wartawan, (Rabu 15/7/2020).

"Iya tidak bisa main vonis, percayakan kepada penegak hukum, kan sekarang masih berjalan," sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia menerangkan, asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Di dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dimana Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap," tuturnya.

Kemudian, lanjut Nasir, dalam Undang-Undang Kehakiman, lanjut Nasir asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat 1, menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah.

"Jadi hukumnya wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap," pungkasnya.[]