News

Kasus Donasi Rp2 Triliun, Status Heriyanti Tio Ternyata Masih Saksi

Tim Polda Sumsel masih mengumpulkan bukti-bukti termasuk meminta pendapat ahli pidana


Kasus Donasi Rp2 Triliun, Status Heriyanti Tio Ternyata Masih Saksi
Penyerahan bantuan secara simbolis oleh keluarga Akidi Tio (Foto: dok. Istimewa) ()

AKURAT.CO, Polda Sulawesi Selatan belum menetapkan Heriyanti Tio sebagai tersangka. Penyidik masih terus menghimpun bukti-bukti terkait pidana yang dilakukan anak bungsu mendiang Akidi Tio dalam kasus sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19.

"Sampai saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa status yang bersangkutan masih saksi. Kami masih memperkuat alat bukti, beberapa ahli pidana juga kami periksa," kata Dirreskrimum Polda Sumsel, Kombes Hisar Siallagan kepada wartawan di Palembang, Selasa (3/8/2021).

Dia mengatakan ada beberapa ahli pidana yang telah dimintai pendapat oleh tim Polda. Selain itu tim juga melakukan penelusuran terkait dana yang tersimpan di rekening bank milik Heriyanti dengan berkoordinasi ke Bank Indonesia.

Ia mengatakan sudah melayangkan surat ke BI untuk mendapatkan izin. Nantinya akan digali keterangan lebih dalam.

"Karena undang-undang bank yang menyangkut nama, jumlah saldo, angka, kemudian nomor rekening, itu adalah terlindungi undang-undang transfer bank. Kita prosesnya harus menunggu izin BI," ujar Hisar.

Keterangan Kombes Hisar Siallagan ini sekaligus membantah pemberitaan yang menyebut Heriyanti telah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka Heriyanti sebelumnya disampaikan Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro.

"Statusnya saat ini sudah tersangka karena kita sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup," ujar dia Senin (2/8/2021).

Ia menjelaskan tersangka Heriyanti dijerat dengan pasal penghinaan negara dan penyiaran berita tidak pasti.

"Akan kita kenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 dan 16. Ancaman (pidana) di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan," katanya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 mengatur tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 15 UU ini berbunyi "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Sementara pasal 16 berbunyi "Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan."[]