News

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Masih Pelototi Ribuan Transaksi Saham

Penyidikan masih berkutat pemeriksaan saksi untuk menemukan perbuatan melawan hukum.


Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Masih Pelototi Ribuan Transaksi Saham
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono saat menjawab pertanyaan para wartawan di gedung Bundar Jampidsus, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (28/7/2020). Jampidsus menjawab pertanyaan mengenai tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung yang memeriksa Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan importasi tekstil pada Ditjen Bea dan Cukai tahun 2018-2020. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kasus dugaan penyelewengan dana PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan masih terus disidik Kejaksaan Agung. Hingga saat ini penyidikan masih berkutat pemeriksaan saksi untuk menemukan perbuatan melawan hukum.

Pemeriksaan saksi terakhir dilakukan pada 7 Juni 2021. Penyidik memeriksa SW selaku Ketua dan CEO Corfina Group. Saksi diperiksa terkait transaksi saham milik BPJS Ketenagakerjaan.

Belum ditemukannya perbuatan melawan hukum diakui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono saat Raker dengan Komisi III DPR RI, Selasa (15/6/2021).

Ali mengatakan bahwa penyidik belum menemukan unsur dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus PT BPJS Ketenagakerjaan. Penyidik telah menelaah sejumlah transaksi saham yang jumlahnya jutaan.

"Dari yang sudah jalan, belum ditemukan. Tapi yang lain masih berproses," ujar Ali.

Ali memastikan bahwa penyidik masih terus menelaah transaksi saham lainnya. Sebab, ia merasa janggal akan timbulnya kerugian dengan jumlah nominal yang besar dalam kurun waktu 2016-2019.

"Kenapa dalam waktu relatif singkat 2016-2019 kok kerugiannya gede. Tunggu saja, penyidikan masih berjalan," kata Ali.

Ali memaparkan bahwa dalam meneliti kasus BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini mereka belum menemukan adanya indikasi kerugian negara, kalaupun ada kerugian yang ditimbulkan dari transkasi saham dan reksa dana itu adalah risiko investasi.

"2016 - 2019 itu ada kerugian yang sangat banyak. Tetapi mulai tahun 2020 ini sudah mulai rebound sehingga naik lagi. Masih dalam proses apakah ada saham lain yang kerugiannya karena perbuatan melawan hukum," jelasnya. []