News

Kasus 54 PMI Disekap di Kamboja, Komisi I DPR: Seharusnya Pola Kerja Pemerintah Berubah

Kasus 54 PMI Disekap di Kamboja, Komisi I DPR: Seharusnya Pola Kerja Pemerintah Berubah
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta (AKURAT.CO/Ridwan Anshori)

AKURAT.CO Kejadian memprihatinkan kembali terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kali ini 54 PMI disekap oleh salah satu perusahaan investasi bodong di Kamboja.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, kasus demi kasus PMI di luar negeri menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

"Kami prihatin masalah PMI di luar negeri kembali terjadi menimpa sejumlah 54 WNI yang bekerja di Kamboja. Mereka bekerja melebihi batas waktu, di satu tempat dan dilarang keluar. Ini jelas melanggar hak-hak pekerja dan hak asasi manusia," kata Sukamta melalui keterangannya, pada Jumat (29/7/2022).

baca juga:

Wakil Ketua F-PKS DPR itu mengingatkan bahwa negara memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memberikan peran lebih besar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan.

Namun, lima tahun setelah diundangkan masih terjadi kasus yang memprihatinkan.

"Adanya UU Pelindungan PMI ini seharusnya pola kerja pemerintah berubah dari pemadam kebakaran penyelesaian masalah di luar negeri menjadi fokus pada penyiapan, penyaringan ketat PMI dan perusahaan penyalur PMI," ujar dia.

Maka dari itu, ia mendesak pemerintah agar lebih serius menangani 8 juta PMI yang setiap tahunnya mengirimkan remitansi lebih dari Rp160 triliun.

"Jumlah ini menjadi penerimaan devisa terbesar kedua setelah penerimaan devisa dari sektor migas. Bahkan lebih besar dari tax amnesty jilid 1," jelasnya.

Sukamta juga memberikan beberapa masukan kepada pemerintah agar koordinasi antar stakeholder ketenagakerjaan harus diperkuat lagi.