News

Kapolri Instruksikan Semua Kapolda Berantas Premanisme di Area Pelabuhan

Instruksi tersebut disampaikan Kapolri melalui surat telegram yang ditujukan kepada seluruh Kapolda setanah air


Kapolri Instruksikan Semua Kapolda Berantas Premanisme di Area Pelabuhan
Ilustrasi - Bareskrim Mabes Polri (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram tentang instruksi menciptakan situasi kondusif serta memberikan rasa aman kepada pengguna jasa dan masyarakat di kawasan pelabuhan.

Surat Telegram bernomor ST / 1251  / VI / HUK.7.1 / 2021 Tanggal 15 Juni 2021 ini ditujukan kepada para Kapolda dikarenakan maraknya aksi premanisme, pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan dan sekitarnya.

Aksi premanisme ini dinilai telah menimbulkan keresahan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya daya saing nasional serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada awak media menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi atensi dari bapak Presiden Joko Widodo dan Kapolri.

"Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif," ujar Komjen Agus Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, Komjen Agus menyampaikan bahwa saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus digenjot oleh pemerintah.

Jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar justru malah menjadi penghambat.

"Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", ujar Komjen Agus.

Dari hasil Pantauan awak media, Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.

2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.

3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.[]