News

Kapolres Jakpus Sukses Amankan Demo RKUHP Hari Ini 

Kapolres Jakpus Sukses Amankan Demo RKUHP Hari Ini 
Kapolres Jakpus, Kombes Komarudin. (Warta Kota/Alfian Firmansyah)

AKURAT.CO Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 400 personel dalam mengawal unjuk rasa penolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Senin (5/12/2022). 

"Empat SSK (satuan setingkat kompi) yang disiapkan di sana. Itu baru dari polisi aja," kata Kepala Polres Jakpus, Kombes Komarudin. 

Selain itu, Polres Jakpus juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen yang bersifat situasional dalam mengawal demo yang digelar koalisi masyarakat sipil. 

baca juga:

"Sementara situasional," kata Komarudin.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara damai, sehingga tidak menganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Pengamanan atau pelayanan dan pengawalan jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum akan sama seperti pengawalan aksi-aksi yang lain. Harapan tentunya aksi berjalan dengan aman, tertib dan lancar," jelas Komarudin.

Diketahui, RKUHP direncanakan bakal disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (6/11/2022). 

Unjuk rasa penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR salah satunya diikuti Aliansi Reformasi Nasional KUHP. Selain itu, terdapat perwakilan mahasiswa dan juga elemen buruh.  

Kelompok masyarakat sipil datang sambil membentangkan poster berukuran besar dengan tulisan Tolak Pengesahan RKUHP, Kriminalisasi Masih Makin Mudah Karena Aturan Suka-suka Penguasa.

Massa aksi juga melakukan tabur bunga sebagai tanda kebangkitan pasal kolonial di dalam RKUHP.

Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI) menilai masih banyak pasal bermasalah di dalam RKHUP.

"Selasa, 6 Desember 2022, pemerintah dan DPR nekat untuk akan tetap mengesahkan RKUHP meskipun masih mengandung sederet pasal bermasalah yang dikritik oleh berbagai kalangan," tulis akun Instagram @ylbhi.

Menurut YLBHI, pasal-pasal yang terkandung dalam RKUHP membuat demokrasi Indonesia mundur.

"Draf RKUHP terbaru pun masih memuat pasal-pasal yang melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers, dan mengatur ruang privat masyarakat," jelasnya.