News

Kang Ace: UU Perlindungan Yatim Piatu Mutlak Dibutuhkan

Anak-anak yatim dan yatim piatu adalah aset bangsa


Kang Ace: UU Perlindungan Yatim Piatu Mutlak Dibutuhkan
Wakil Ketua Komisi VIII Tubagus Ace Hasan Syadzily atau Kang Ace (Dok. Pribadi)

AKURAT.CO, Melihat berbagai problem yang terjadi di masyarakat saat pandemi Covid-19 melanda secara global, kehadiran Undang-undang (UU) Perlindungan Yatim Piatu mutlak dibutuhkan.

“Kita bisa melihat saat Covid terjadi siapa yang memberikan perhatian terhadap mereka anak-anak yatim dan yatim piatu,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat menjadi narasumber pada kegiatan Advokasi dan Desiminasi Perlindungan Anak di Masa Darurat dan Pasca Pandemi Covid-19 di Sutanraja Hotel & Convention Center Soreang Bandung, Sabtu (21/5/2022).

Disebutkan Tubagus Ace Hasan Syadzily yang kerap disapa akrab Kang Ace, Komisi VIII DPR-RI terus berupaya agar negara selalu memberikan perhatian dan perlindungan serius terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk anak yatim dan yatim piatu.

baca juga:

“Anak-anak yatim dan yatim piatu adalah aset bangsa. Sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan sejak dini melalui dukungan regulasi yang memadai,” sambung Kang Ace yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu.

Menurut anggota DPR-RI yang berasal dari Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini, selama pandemi Covid-19 berlangsung dalam dua tahun terakhir terdapat beberapa kasus permasalahan sosial di Jawa Barat, antara lain, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat. Dimana istri dan anak umumnya menjadi korban. 

“Kedua banyak anak yatim dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19. Ketiga selama pandemi, anak atau siswa merasa mendapat tekanan dari orang tua, secara psikis, anak merasa cepat bosan dan ada potensi loss learning,” sambung Kang Ace.

Dan terakhir, kata Kang Ace, perkawinan usia anak di Jabar selama 2020 sebanyak 9.821 perkawinan. Pada tahun 2021, sebanyak 12 dari 100 anak atau 12% menikah dini atau di bawah 18 tahun. 

“Jabar menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan Selatan,” papar Kang Ace yang saat itu menyampaikan materi Perlindungan Anak di Masa Darurat dan Masa Darurat dan Pasca Pandemi Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kesempatan itu Kang Ace menyambut upaya yang telah dilakukan praktisi dan aktivis perlindungan anak di Kabupaten Bandung. Bagi Komisi VIII perlindungan anak adalah sesuatu yang sangat penting dan fundamental karena anak termasuk anak yatim dan yatim piatu adalah investasi bagi kemajuan bangsa di masa depan.