News

KAMMI Gugat UU Terkait Corona ke MK


KAMMI Gugat UU Terkait Corona ke MK
Petugas medis usai melakukan tes swab terhadap pedagang di Pasar Tasik, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengawasan di wilayah pasar selama masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersama dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (1/7/2020).

Ketua Umum PP KAMMI Elevan Yusmanto mengatakan, kedatangan mereka ke MK itu untuk menyerahkan berkas gugatan atas UU No. 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Covid-19.

“Mohon dukungan dan doa masyarakyat. pada Rabu, 1 Juli 2020, kami tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) akan mendaftarkan/memasukan gugatan ke MK untuk membatalkan UU No. 2 tahun 2020,” kata Elevan Yusmanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

baca juga:

Dalam gugatan itu, KMPK akan didampingi tim advokasinya. Antara lain Prof. Syaiful Bakhri, Dr. Ahmad Yani, Dr. Ahmad Redi.

KMPK sendiri sedari perppu ini terbit sudah lantang menyuarakan penolakan dan turut melakukan gugatan ke MK. Namun gugatan tersebut tidak berlaku lagi lantaran objek gugatan sudah menjadi Undang-undang sehingga MK menolak di dalam putusannya.

Elevan Yusmanto menambahkan, selain pasal 27 dan 28, yang menjadi objek gugatan lain adalah proses politik di DPR yang menurutnya cacat prosedural. "Kami menilai selain pasal 27 dan 28 yang bermasalah, uji formil juga ditambahkan mengingat ada cacat prosedural dalam pengesahannya di DPR" ujar elevan.

Cacat prosedural yang dimaksud salah satunya adalah pengajuan dan pengesahan Perppu No. 1 tahun 2020 dilakukan dalam masa sidang yang sama ini bertentangan dengan pasal 22 UUD 1945.

Terakhir, Elevan juga melihat ada otoritarianisme gaya baru karena hak DPR dalam fungsi budgeting dan peran BPK dalam hal penilaian dan pengawasan yg dieliminasi sehingga memungkinkan nya terjadi abuse of power dan korupsi.[]